BUNGKO – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa bisa menjadi solusi tepat dalan penanggulangan dampak Covid-19.
Anggaran ini juga bisa memperkuat peran pemerintahan, sekaligus menjadi bukti kepedulian dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap kebijakan memerangi virus corona.
Sepertihalnya dengan Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Dibawah kepemimpinan Kepala Desa (Sangadi,red) Kautsar Muri Gonibala, pihak mereka telah menyalurkan BLT tahap 1 kepada penerima yang sudah didata dan dipastikan berhak untuk menerima bantuan tersebut.
“Tahap 1 BLT ini telah kita salurkan sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” ujar Muri kepada Wartabolmong.news, Jumat (22/5/2020).
Dikatakannya, Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), berjumlah 15 orang. Dengan besaran bantuan secara totalnya Rp.600 ribu per orang. Dari 15 KK itu lanjut Muri, ada beberapa yang memang memiliki penyakit kronis.
“Sasaran BLT sesuai dengan juknis pemerintah pusat adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19. Paling penting lagi dia belum dapat bantuan apapun, belum masuk PKH belum masuk BNPT, dan segala bentuk bantuan. Serta untuk anggota keluarga yang rentan sakit kronis, karena Corona ini lebih bahaya ke orang sakit. Oleh sebab itu, kita berikan BLT tersebut ke beberapa warga setempat yang mengalami penyakit kronis,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak tercover dengan BLT, nantinya akan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Jadi tidak akan terjadi penerimaan bantuan ganda. Artinya, yang menerima BLT dipastikan tidak akan menerima BST, begitu pula sebaliknya.
“Saya berharap, bantuan yang telah disalurkan ini, benar-benar bisa di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga masing-masing selama beberapa bulan ke depan, sampai dampak Covid-19 ini dinyatakan normal kembali.” Pungkas Muri.
Diketahui, penyaluran BLT tersebut juga turut dihadiri, perangkat desa, BPD setempat, serta perwakilan anggota TNI dan Polri. (*)
