JAKARTA – Besaran anggaran dana desa pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo disebut dapat mempercepat proses kemajuan sebuah desa.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand), Arsyadi Walady Sinaga, menilai terus naiknya anggaran untuk dana desa adalah kebijakan tepat untuk menunjang kemajuan Indonesia.
“Memang untuk APBD desa pada waktu itu adalah satu miliar. Memang hari ini pemerintah menaikan APBD ini guna untuk mempercepat proses kemajuan dari desa,” kata Arsyadi di Padang, Selasa, 19 April 2022.
Arsyadi menjelaskan besarnya anggaran dana desa adalah bukti keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan desa. Ia optimis langkah tersebut bakal mampu membawa kemajuan untuk desa dan masyarakatnya.
Namun Arsyadi mengatakan angka fantastis dari dana desa juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Dia melihat masih ada beberapa kepala desa yang belum bisa memanfaatkan dengan baik program dana desa tersebut.
“Apakah hari ini pemerintah dikategorikan berhasil atau tidaknya, berhasil. Namun berhasil dalam artian sebagian kecil kepala desa yang dapat mengimplementasikan APBD ini tepat sasaran,” jelas Arsyadi.
Anggaran dana desa di era Presiden Joko Widodo memang terus mengalami kenaikan. Total anggaran yang sudah digelontorkan hingga 2022 ini mencapai Rp486,6 triliun.
Program dana desa era Jokowi berhasil membangun fasilitas-fasilitas untuk desa. Seperti jalan, jembatan, pasar, embung, irigasi, air bersih, posyandu, polisdes, paud, fasilitas olahraga dan masih banyak yang lainnya.
