Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Berikut adalah poin-poin penting dari Permendesa tersebut:
Dana Operasional Pemerintah Desa: Dana desa diizinkan untuk digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa dengan batas maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari total dana desa.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: BLT Dana Desa masih akan dilanjutkan pada tahun 2023.
Namun, fokus BLT bergeser dari penanganan Covid-19 menjadi penanganan kemiskinan ekstrem, dengan alokasi maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana desa.
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Permendesa juga membawa kabar baik bagi warga miskin atau berstatus miskin ekstrem yang memiliki rumah tidak layak huni.
Pada tahun 2023, dana desa dapat digunakan untuk pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah-rumah tersebut, dengan bantuan maksimal sebesar Rp10 juta dalam bentuk material atau bahan bangunan, tidak termasuk upah tenaga kerja.
Syarat Penerima Bantuan: Untuk menerima bantuan pembangunan atau bedah rumah, warga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- Tempat Tinggal: Harus bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan.
- Musyawarah Desa: Keputusan penerimaan bantuan harus diputuskan melalui musyawarah desa.
- Keputusan Kepala Desa: Setelah disepakati dalam musyawarah desa, kepala desa akan menetapkan penerima bantuan melalui keputusan kepala desa.
Permendesa ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Permendesa dan rincian prioritas penggunaan dana desa, Anda dapat mengunjungi situs resmi JDIH BPK RI.
