ALHAMDULILLAH! DPR RI Resmi Mengesahkan Revisi UU Desa: Jabatan Kepala Desa Diperpanjang, Cek Juga Besaran Gaji Kepala Desa Terbaru

- Editor

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Paripurna DPR mengesahkan revisi UU Desa. (Agung Pambudhy/Detik)

Paripurna DPR mengesahkan revisi UU Desa. (Agung Pambudhy/Detik)

DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengumumkan adanya 26 angka perubahan dalam revisi tersebut.

Salah satu perubahan yang disepakati adalah mengenai masa jabatan Kepala Desa (Kades), yang sekarang diperpanjang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih maksimal 2 kali masa jabatan.

“Dari sembilan fraksi menyetujui secara bulat agar revisi UU Desa bisa dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” kata Supratman.

Mendengar kesepakatan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta konfirmasi dari seluruh peserta rapat untuk menyetujui revisi UU Desa tersebut.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang? Setuju ya?,” tanya Puan Maharani.

“Setuju,” jawab para peserta anggota dewan.

Sebelumnya, Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Desa dalam rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Senin (5/2).

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

“Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi, dan sudah kita tangkap itu menjadi usulan inisiatif DPR,” tegas Baidowi.

Hasil kesepakatan tersebut secara resmi disetujui oleh seluruh 9 Fraksi pada Pembahasan Tingkat 1.

Berita Terkait

5 BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DIPERCEPAT MULAI HARI INI SELASA CAIR + TAMBAHAN TGL 16 – 31 JULI 2024?
Penting! 13 Aturan Baru Perhitungan Uang KPM PKH Ditetapkan, Simak Hasil Rapat P2K2 dan Cara Cek Saldo PKH BPNT!
PKH HARI INI, POSITIF 1 BANSOS INI CAIR MERATA HARI INI DI BULAN JULI BAHAGIA! SEGERA SIMAK
Kabar Gembira! Paparan Langsung dari Dirjen GTK Kemdikbud Untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
Hore… Tahun Ajaran Baru Semua Guru sertifikasi dan Non Sertifikasi Dapat Tunjangan
10 Poin Penting tentang Piloting PPG Daljab 2024 untuk Penuntasan Sertifikasi Guru Tertentu (Daljab)
Viral! Komitmen Prabowo Untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi Jelang Dilantik Jadi Presiden
BARU MASUK! GURU SUDAH DIGUYUR TUNJANGAN! PENCAIRAN SERTIFIKASI GURU TW 2 NAUNGAN KEMENDIKBUD

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:10 WITA

5 BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DIPERCEPAT MULAI HARI INI SELASA CAIR + TAMBAHAN TGL 16 – 31 JULI 2024?

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:06 WITA

Penting! 13 Aturan Baru Perhitungan Uang KPM PKH Ditetapkan, Simak Hasil Rapat P2K2 dan Cara Cek Saldo PKH BPNT!

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:03 WITA

PKH HARI INI, POSITIF 1 BANSOS INI CAIR MERATA HARI INI DI BULAN JULI BAHAGIA! SEGERA SIMAK

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:00 WITA

Kabar Gembira! Paparan Langsung dari Dirjen GTK Kemdikbud Untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi

Selasa, 16 Juli 2024 - 01:54 WITA

Hore… Tahun Ajaran Baru Semua Guru sertifikasi dan Non Sertifikasi Dapat Tunjangan

Berita Terbaru