Pada bulan Mei dan Juni 2024, alokasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan segera cair untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bantuannya dapat dicairkan.
Syarat-syarat Pencairan Bantuan:
1. Aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):
Calon penerima bantuan harus masih tercatat aktif di DTKS, yang merupakan database kesejahteraan sosial yang digunakan oleh pemerintah.
2. Tergolong Keluarga Miskin atau Kurang Mampu:
Penerima bantuan harus tergolong sebagai keluarga miskin atau kurang mampu.
3. Memiliki Komponen PKH (Khusus untuk KPM PKH):
Keluarga penerima bantuan PKH harus memiliki komponen PKH yang masih tercatat.
4. Bukan Pendamping Sosial:
Tidak boleh menjadi pendamping sosial.
5. Bukan ASN, TNI, atau Polri:
Tidak boleh anggota aktif dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
6. Bukan Pensiunan ASN, TNI, atau Polri:
Tidak boleh menjadi pensiunan dari ASN, TNI, atau Polri.
7. Tidak Sebagai Keluarga ASN, TNI, atau Polri:
Tidak boleh satu keluarga dengan anggota ASN, TNI, atau Polri.
8. Penghasilan di Bawah UMK atau UMR:
Penghasilan tidak boleh di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) yang tercatat di data PPJS Ketenagakerjaan.
9. Penerima Gaji di Bawah UMP atau UMK:
Tidak boleh menerima gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tercatat di data BPJS Ketenagakerjaan.
10. Tidak Satu Keluarga dengan Penerima Gaji di Atas UMP atau UMK:
Tidak boleh satu keluarga dengan anggota yang menerima gaji di atas UMP atau UMK.
11. Tetap Layak Menurut Pemerintah Daerah:
Halaman : 1 2 Selanjutnya
