Dana Desa 2023 Boleh Untuk Bedah Rumah Warga Miskin Maksimal Rp10 Juta

- Editor

Rabu, 23 November 2022 - 02:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Berikut adalah poin-poin penting dari Permendesa tersebut:

Dana Operasional Pemerintah Desa: Dana desa diizinkan untuk digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa dengan batas maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari total dana desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: BLT Dana Desa masih akan dilanjutkan pada tahun 2023.

Namun, fokus BLT bergeser dari penanganan Covid-19 menjadi penanganan kemiskinan ekstrem, dengan alokasi maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana desa.

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Permendesa juga membawa kabar baik bagi warga miskin atau berstatus miskin ekstrem yang memiliki rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2023, dana desa dapat digunakan untuk pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah-rumah tersebut, dengan bantuan maksimal sebesar Rp10 juta dalam bentuk material atau bahan bangunan, tidak termasuk upah tenaga kerja.

Syarat Penerima Bantuan: Untuk menerima bantuan pembangunan atau bedah rumah, warga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Tempat Tinggal: Harus bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan.
  2. Musyawarah Desa: Keputusan penerimaan bantuan harus diputuskan melalui musyawarah desa.
  3. Keputusan Kepala Desa: Setelah disepakati dalam musyawarah desa, kepala desa akan menetapkan penerima bantuan melalui keputusan kepala desa.

Permendesa ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Permendesa dan rincian prioritas penggunaan dana desa, Anda dapat mengunjungi situs resmi JDIH BPK RI.

Berita Terkait

BPD Wajib Tahu! Inilah 9 Larang Bagi Badan Permusyawaratan Desa
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA YANG MEMBUATNYA BISA DIBERHENTIKAN ATAU DIPECAT
NASIB KADES & PERANGKAT DESA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DITETAPKAN
MULAI HARI INI JUMAT 21 JUNI 2024 PT POS AKAN BAGIKAN SURAT UNDANGAN PENCAIRAN BANSOS INI? APAKAH PKH BPNT? ATAU BLT MRP?
Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Pastikan Penjudi Tak akan Dapat Bansos!
INFO TERBARU! YES… PENYALURAN BLT MRP 600 RIBU BONUS KPM PKH, BPNT SURAT UNDANGAN SUDAH DIBAGI? KPM HARUS SIAPKAN 3 BERKAS INI
REJEKI KPM YANG DINANTI-NANTI! BONUS TAMBAHAN DAERAH YANG FIX SUDAH CAIR INI ADALAH TAMBAHAN BERAS 10KG
BUKTI NYATA! BLT 600 Ribu Cair di KKS KPM! Bansos Apa Yang Cair? PKH, BPNT Atau BLT Mitigasi?

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:28 WITA

BPD Wajib Tahu! Inilah 9 Larang Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:24 WITA

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA YANG MEMBUATNYA BISA DIBERHENTIKAN ATAU DIPECAT

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:21 WITA

NASIB KADES & PERANGKAT DESA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DITETAPKAN

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:15 WITA

MULAI HARI INI JUMAT 21 JUNI 2024 PT POS AKAN BAGIKAN SURAT UNDANGAN PENCAIRAN BANSOS INI? APAKAH PKH BPNT? ATAU BLT MRP?

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:10 WITA

Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Pastikan Penjudi Tak akan Dapat Bansos!

Berita Terbaru