DPR Sahkan Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Maksimal 2 Periode

- Editor

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Paripurna DPR mengesahkan revisi UU Desa. (Agung Pambudhy/Detik)

Paripurna DPR mengesahkan revisi UU Desa. (Agung Pambudhy/Detik)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).

Revisi UU tersebut, yang kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode, disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.

Supratman menyampaikan bahwa terdapat 26 angka perubahan dalam revisi UU tersebut.

“Menyampaikan hasil pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun terkait pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri dari 26 angka perubahan,” kata Supratman.

Dalam penyampaian poin-poin perubahan tersebut, Supratman menggarisbawahi tujuh poin penting yang kini diatur dalam revisi UU tersebut.

Salah satunya adalah penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan rehabilitasi.

Selain itu, revisi UU Desa juga memuat ketentuan baru terkait pemberian tunjangan purnatugas kepada kepala desa (kades) di akhir masa jabatan, sesuai dengan kemampuan desa.

“Syarat jumlah calon kades dalam pilkades juga kini diatur dalam Pasal 34A. Masa jabatan kades, kini juga diubah menjadi 8 tahun maksimal 2 periode,” tambahnya.

Supratman menjelaskan poin-poin lainnya termasuk pengaturan sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan undang-undang yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 118, dan Pasal 121A.

Dengan disahkannya revisi UU Desa ini, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih baik bagi pembangunan dan pengelolaan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. ***

Berita Terkait

SP2D SUDAH TURUN, INILAH DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS YANG MASUK SP2D PENCAIRAN BLT MITIGASI
BOCORAN PENCAIRAN PKH TAHAP 4 DIRUBAH? SIAP-SIAP UANG PKH CAIR SEKALIGUS DAPAT 1 TAMBAHAN JULI
Kabar Terbaru untuk Penerima Kartu KKS Merah Putih: Pencairan Bantuan PKH Tahap Ke-4 Tahun 2024
PENCAIRAN DIPERCEPAT UNTUK PKH & BPNT JULI-AGUSTUS VIA KKS & PKH BPNT JULI-SEPTEMBER PT POS! JIKA SEPERTI INI
JADWAL CAIR BANTUAN PKH BPNT KKS & POS JULI-SEPTEMBER 2024, KPM KATEGORI INI HARUS IKUT PROGRAM PENA
WOW! Segini Gaji PPS di Pilkada Serentak 2024
6 BANSOS CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA, DIANTARANYA BLT YANG PALING DITUNGGU
KABAR BAHAGIA KPM TERIMA BANSOS BERTAMBAH DI BULAN JUNI, BANTUAN PKH KATEGORI INI CAIR HINGGA 21 JUNI

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 08:05 WITA

SP2D SUDAH TURUN, INILAH DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS YANG MASUK SP2D PENCAIRAN BLT MITIGASI

Rabu, 19 Juni 2024 - 08:02 WITA

BOCORAN PENCAIRAN PKH TAHAP 4 DIRUBAH? SIAP-SIAP UANG PKH CAIR SEKALIGUS DAPAT 1 TAMBAHAN JULI

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:59 WITA

Kabar Terbaru untuk Penerima Kartu KKS Merah Putih: Pencairan Bantuan PKH Tahap Ke-4 Tahun 2024

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:56 WITA

PENCAIRAN DIPERCEPAT UNTUK PKH & BPNT JULI-AGUSTUS VIA KKS & PKH BPNT JULI-SEPTEMBER PT POS! JIKA SEPERTI INI

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:51 WITA

JADWAL CAIR BANTUAN PKH BPNT KKS & POS JULI-SEPTEMBER 2024, KPM KATEGORI INI HARUS IKUT PROGRAM PENA

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:34 WITA

6 BANSOS CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA, DIANTARANYA BLT YANG PALING DITUNGGU

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:31 WITA

KABAR BAHAGIA KPM TERIMA BANSOS BERTAMBAH DI BULAN JUNI, BANTUAN PKH KATEGORI INI CAIR HINGGA 21 JUNI

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:26 WITA

ALHAMDULILLAH! Bantuan Sosial Tambahan Dipastikan Cair Sampai Akhir Desember 2024

Berita Terbaru