Kontroversi Revisi UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun hingga Kenaikan Anggaran

- Editor

Sabtu, 10 Februari 2024 - 01:11 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, setelah melalui proses lobi dan mendengar aspirasi dari berbagai pihak, terutama Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (APDESI).

Revisi UU Desa ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan desa, yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Salah satu poin yang paling menarik perhatian publik adalah perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 8 tahun untuk sekali periode, dan maksimal 2 periode. Hal ini berbeda dengan UU Desa yang lama, yang mengatur masa jabatan kades 6 tahun dengan maksimal 3 periode.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, perpanjangan masa jabatan kades bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kades untuk melanjutkan program pembangunan desa yang telah dirancang dan dilaksanakan. Selama ini, masa jabatan kades yang hanya 6 tahun dinilai kurang cukup untuk menyelesaikan berbagai program yang membutuhkan waktu lama, seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa.

Selain itu, perpanjangan masa jabatan kades juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik sosial yang sering terjadi saat pemilihan kades (pilkades).

Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya, tanpa harus terganggu oleh persiapan pilkades yang biasanya memicu persaingan dan permusuhan antara calon kades dan pendukungnya.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini. Sebagian masyarakat desa khawatir akan terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi oleh kades yang berkuasa terlalu lama.

Mereka juga menginginkan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat dan transparan terhadap kinerja kades, agar tidak terjadi stagnasi atau kemunduran dalam pembangunan desa.

Kenaikan Anggaran Desa

Poin lain yang menjadi kontroversi adalah kenaikan anggaran desa yang diatur dalam revisi UU Desa. Dalam UU Desa yang lama, sumber pendapatan desa berasal dari alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Besaran dana yang diterima oleh masing-masing desa berbeda tergantung pada jumlah penduduknya, dengan jumlah minimal Rp100 juta.

Dalam revisi UU Desa, besaran dana desa ditambah menjadi minimal Rp200 juta per desa.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (DBHPRD) sebesar 10 persen dari total DBHPRD yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa.

Namun, kenaikan anggaran desa ini juga menuai kritik dari sebagian kalangan. Mereka menilai bahwa kenaikan anggaran desa tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mereka juga menyoroti potensi penyelewengan dan korupsi dana desa yang masih tinggi, terutama karena lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaku. ***

Berita Terkait

INFO TERBARU! YES… PENYALURAN BLT MRP 600 RIBU BONUS KPM PKH, BPNT SURAT UNDANGAN SUDAH DIBAGI? KPM HARUS SIAPKAN 3 BERKAS INI
REJEKI KPM YANG DINANTI-NANTI! BONUS TAMBAHAN DAERAH YANG FIX SUDAH CAIR INI ADALAH TAMBAHAN BERAS 10KG
BUKTI NYATA! BLT 600 Ribu Cair di KKS KPM! Bansos Apa Yang Cair? PKH, BPNT Atau BLT Mitigasi?
BANTUAN BPNT CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA? KPM YANG LAKUKAN INI DICABUT BANTUAN PKH BPNT-NYA
SP2D Sudah Diturunkan oleh Kemensos: Inilah Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial yang Positif akan Masuk SP2D BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 di Tahun 2024
BLT MRP 600.000 CAIR HARI INI? SIMAK BERITANYA SURAT CAIR TURUN BANSOS BONUS & BLT 400 RIBU
Update Pencairan Tambahan 50% dan 100% Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi 20 Juni 2024
RILIS Daftar Nama Guru Langsung UKPPPG dan Guru Harus Ikut Pembelajaran PPG Daljab 2024 di PMM

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 02:31 WITA

INFO TERBARU! YES… PENYALURAN BLT MRP 600 RIBU BONUS KPM PKH, BPNT SURAT UNDANGAN SUDAH DIBAGI? KPM HARUS SIAPKAN 3 BERKAS INI

Jumat, 21 Juni 2024 - 02:13 WITA

REJEKI KPM YANG DINANTI-NANTI! BONUS TAMBAHAN DAERAH YANG FIX SUDAH CAIR INI ADALAH TAMBAHAN BERAS 10KG

Jumat, 21 Juni 2024 - 01:19 WITA

BUKTI NYATA! BLT 600 Ribu Cair di KKS KPM! Bansos Apa Yang Cair? PKH, BPNT Atau BLT Mitigasi?

Jumat, 21 Juni 2024 - 01:16 WITA

BANTUAN BPNT CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA? KPM YANG LAKUKAN INI DICABUT BANTUAN PKH BPNT-NYA

Kamis, 20 Juni 2024 - 18:45 WITA

SP2D Sudah Diturunkan oleh Kemensos: Inilah Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial yang Positif akan Masuk SP2D BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 di Tahun 2024

Berita Terbaru