Larangan BPD sesuai UU Desa yang Harus Anda Pahami

- Editor

Senin, 27 Juni 2022 - 09:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Permusyawaratan Desa, yang sering disingkat BPD, adalah lembaga pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi dan kepentingan warga desa. BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang anggotanya dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun.

Larangan bagi BPD Sesuai UU Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan larangan-larangan bagi BPD untuk menjaga integritas dan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah sembilan larangan bagi BPD yang harus dipahami oleh para pengurus di seluruh Indonesia:

  1. Merugikan Kepentingan Umum: BPD dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat desa, atau mendiskriminasikan warga atau golongan tertentu.
  2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): BPD harus menghindari segala bentuk KKN dan menerima imbalan yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan mereka.
  3. Penyalahgunaan Wewenang: BPD dilarang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka.
  4. Pelanggaran Sumpah/Janji Jabatan: Setiap anggota BPD harus mematuhi sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkan.
  5. Rangkap Jabatan: Anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa, serta jabatan legislatif atau eksekutif lainnya.
  6. Pelaksana Proyek Desa: BPD dilarang menjadi pelaksana proyek desa untuk menghindari konflik kepentingan.
  7. Pengurus Partai Politik: Anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik.
  8. Organisasi Terlarang: BPD dilarang menjadi anggota atau pengurus organisasi yang dilarang oleh hukum.

Hak dan Kewajiban BPD

Selain larangan, BPD juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 61, 62, dan 63 UU Desa, antara lain:

Hak BPD:

  • Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan meminta keterangan dari pemerintah desa.
  • Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
  • Mendapatkan biaya operasional dari APBDesa.
  • Mengajukan usul rancangan peraturan desa dan pertanyaan.
  • Menyampaikan usul dan pendapat.
  • Memilih dan dipilih.
  • Mendapat tunjangan dari APBDesa.

Kewajiban BPD:

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
  • Memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
  • Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
  • Mendahulukan kepentingan umum.
  • Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat desa.
  • Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja.

Kesimpulannya, BPD adalah lembaga yang vital dalam pemerintahan desa, dengan tanggung jawab yang besar untuk mewakili dan melindungi kepentingan warga desa. Dengan memahami larangan, hak, dan kewajiban yang diatur dalam UU Desa, BPD dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan dan kemajuan desa.

Sumber: UPDesa


Artikel di atas telah dirangkum dan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran serta batasan yang dimiliki oleh BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pengurus dan warga desa dalam memahami dan menjalankan fungsi BPD dengan baik.

Berita Terkait

SP2D SUDAH TURUN, INILAH DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS YANG MASUK SP2D PENCAIRAN BLT MITIGASI
BOCORAN PENCAIRAN PKH TAHAP 4 DIRUBAH? SIAP-SIAP UANG PKH CAIR SEKALIGUS DAPAT 1 TAMBAHAN JULI
Kabar Terbaru untuk Penerima Kartu KKS Merah Putih: Pencairan Bantuan PKH Tahap Ke-4 Tahun 2024
PENCAIRAN DIPERCEPAT UNTUK PKH & BPNT JULI-AGUSTUS VIA KKS & PKH BPNT JULI-SEPTEMBER PT POS! JIKA SEPERTI INI
JADWAL CAIR BANTUAN PKH BPNT KKS & POS JULI-SEPTEMBER 2024, KPM KATEGORI INI HARUS IKUT PROGRAM PENA
WOW! Segini Gaji PPS di Pilkada Serentak 2024
6 BANSOS CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA, DIANTARANYA BLT YANG PALING DITUNGGU
KABAR BAHAGIA KPM TERIMA BANSOS BERTAMBAH DI BULAN JUNI, BANTUAN PKH KATEGORI INI CAIR HINGGA 21 JUNI

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 08:05 WITA

SP2D SUDAH TURUN, INILAH DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS YANG MASUK SP2D PENCAIRAN BLT MITIGASI

Rabu, 19 Juni 2024 - 08:02 WITA

BOCORAN PENCAIRAN PKH TAHAP 4 DIRUBAH? SIAP-SIAP UANG PKH CAIR SEKALIGUS DAPAT 1 TAMBAHAN JULI

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:59 WITA

Kabar Terbaru untuk Penerima Kartu KKS Merah Putih: Pencairan Bantuan PKH Tahap Ke-4 Tahun 2024

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:56 WITA

PENCAIRAN DIPERCEPAT UNTUK PKH & BPNT JULI-AGUSTUS VIA KKS & PKH BPNT JULI-SEPTEMBER PT POS! JIKA SEPERTI INI

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:51 WITA

JADWAL CAIR BANTUAN PKH BPNT KKS & POS JULI-SEPTEMBER 2024, KPM KATEGORI INI HARUS IKUT PROGRAM PENA

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:34 WITA

6 BANSOS CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA, DIANTARANYA BLT YANG PALING DITUNGGU

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:31 WITA

KABAR BAHAGIA KPM TERIMA BANSOS BERTAMBAH DI BULAN JUNI, BANTUAN PKH KATEGORI INI CAIR HINGGA 21 JUNI

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:26 WITA

ALHAMDULILLAH! Bantuan Sosial Tambahan Dipastikan Cair Sampai Akhir Desember 2024

Berita Terbaru