Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mendorong pengkajian kejelasan status perangkat desa menjadi ASN ataupun P3K. Agung menyebut sudah saatnya pemerintah mengapresiasi para perangkat desa dengan membuat desain besar penataan daerah tentang jabatan pemerintahan desa, yang dinilainya punya peran besar dalam membangun negara.
”Pada bagian lain, teman-teman perangkat desa juga berharap agar perbaikan tentang tunjangan kesejahteraan serta tentang kejelasan status sebagai pegawai pemerintahan desa ini apakah pemerintah akan diperkuat sebagai pegawai dengan status ASN atau P3K, nanti kita akan kaji,” jelas Agung saat ditemui Parlementaria usai RDPU dengan Paguyuban Pamong Desa Indonesia (PPDI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, (24/1).
Agung juga menyatakan dirinya mendukung perjuangan para pejabat kepala desa. “Jadi, ini yang perlu kami tegaskan sesegera mungkin: pemerintah membuat desain besar pemerintahan desa. Kemudian, meminta kepada pemerintah agar membuat juklak-juknis tentang besarnya tunjangan kesejahteraan bagi perangkat desa,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Terkhusus mengenai tunjangan ataupun honor perangkat desa, Agung menegaskan agar hal ini tidak hanya berdasarkan penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang dinilainya besarannya sangat variatif dan berbeda-beda disetiap daerah karena penganggarannya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan apabila tidak mencukupi, maka dapat menggunakan sumber lainnya dalam APBDes selain Dana Desa.
Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah konkret menghentikan tindakan-tindakan di tingkat desa, maupun pemerintah daerah yang secara melawan undang-undang di UU No. 6 tahun 2014. Untuk itu, Agung menjelaskan pihaknya sedang melakukan langkah-langkah koordinatif dengan pemerintah sehingga saat pembahasan revisi UU Nomor 6 tahun 2014 semua aspirasi dari pemerintahan desa ini dapat ditampung. (***)
PEMERINTAH AGAR MELAKUKAN LANGKAH KONKRET MENGHENTIKAN TINDAKAN-TINDAKAN DI TINGKAT DESA, MAUPUN PEMERINTAH DAERAH YANG SECARA MELAWAN UNDANG-UNDANG DI UU NO. 6 TAHUN 2014.″
