Perbedaan Kaur dengan Kasi di Pemerintahan Desa

- Editor

Selasa, 31 Oktober 2023 - 14:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Apakah perbedaan antara Kaur (Kepala Urusan) dengan Kasi (Kepala Seksi) dari segi tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa menurut undang-undang?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (“PP 47/2015”), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (“Permendagri 84/2015”).

Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Bicara soal perbedaan antara tugas Kaur dan Kasi, maka hal itu berkaitan dengan perangkat desa pada pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Sementara itu, Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa terdiri dari:

  1. Sekretariat Desa,
  2. Pelaksana Kewilayahan, dan
  3. Pelaksana Teknis.

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desaKaur merupakan bagian dari sekretariat desa sedangkan Kasi merupakan bagian dari pelaksana teknis. Untuk itu, penjelasan ini akan berfokus pada kedua perangkat desa tersebut.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

Jadi, Kaur adalah pemimpin urusan-urusan yang ada di Sekretariat Desa. Kedudukannya adalah sebagai unsur staf sekretariat.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Jadi, Kasi adalah pemimpin seksi-seksi yang ada di Pelaksana Teknis. Kedudukannya adalah sebagai unsur pelaksana teknis.

Perbedaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kaur dan Kasi

Perbedaan antara Kaur (Kepala Urusan) dengan Kasi (Kepala Seksi) dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Pembeda Kaur (Kepala Urusan) Kasi (Kepala Seksi)
Kedudukan Kaur (Kepala Urusan) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kasi (Kepala Seksi) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
Tugas Kaur (Kepala Urusan) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kasi (Kepala Seksi) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Fungsi Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur (Kepala Urusan) mempunyai fungsi:

  1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi (Kepala Seksi) mempunyai fungsi:

  1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  3. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Perbedaan antara Kaur (Kepala Urusan Administrasi) dan Kasi (Kepala Seksi) dalam pemerintahan desa dapat bervariasi tergantung pada struktur organisasi pemerintahan desa yang berlaku di suatu wilayah. Namun, secara umum, berikut adalah perbedaan umum antara Kaur dan Kasi dalam pemerintahan desa di Indonesia:

  1. Jabatan:
  • Kaur: Kaur adalah singkatan dari Kepala Urusan Administrasi, dan mereka bertanggung jawab untuk mengurus administrasi umum di desa, termasuk pengelolaan data penduduk, surat menyurat, dan pekerjaan administratif lainnya.
  • Kasi: Kasi adalah singkatan dari Kepala Seksi, dan mereka bertanggung jawab atas sektor-sektor tertentu yang ada di dalam pemerintahan desa. Misalnya, Kasi Pemerintahan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan desa, Kasi Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas urusan sosial, dan seterusnya.
  1. Tugas dan Tanggung Jawab:
  • Kaur: Tugas Kaur lebih bersifat administratif, seperti mencatat data penduduk, membuat dan mengurus dokumen administratif, serta menyediakan layanan administratif kepada warga desa.
  • Kasi: Tugas Kasi lebih bersifat spesifik sesuai dengan sektor yang mereka pimpin. Kasi Pemerintahan, misalnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pemerintahan desa, sedangkan Kasi Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas program-program sosial dan kesejahteraan.
  1. Posisi dalam Struktur Organisasi:
  • Kaur: Biasanya, Kaur berada di bawah Kepala Desa atau Kepala Desa Adat, dan mereka melaksanakan instruksi dari Kepala Desa terkait dengan tugas administratif.
  • Kasi: Kasi juga berada di bawah Kepala Desa atau Kepala Desa Adat, tetapi mereka memiliki tanggung jawab yang lebih khusus sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

Perlu diingat bahwa perbedaan ini dapat bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya, tergantung pada aturan dan struktur organisasi yang diterapkan di masing-masing desa. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di desa tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik mengenai peran dan tanggung jawab Kaur dan Kasi di desa tersebut.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Berita Terkait

Sudah SP2D! Inilah Daftar Nama-Nama Penerima Bansos BPNT Juli & Agustus Yang Cair…
INFO PENTING TASPEN! KHUSUS PENSIUNAN PNS LAMA DAN BARU MULAI 19 JULI 2024, SIMAK INFO NYA
UPDATE BANSOS TERKINI! Bansos PKH, BPNT & PKH Plus di SIKS-NG FIX! BPNT 400 Ribu Cair di Tahap Ini…
KPM Wajib Tahu! 5 Bansos Pemerintah Cair Lagi Hari Ini Kamis 18 Juli – 31 Juli 2024
FIX 2 BLT CAIR HARI INI! UPDATE SIKS NG UNTUK BPNT & PKH JULI AGUSTUS! SUDAH BERUBAH DI SEMUA KKS?
UPDATE TERBARU STATUS 4 BANTUAN REGULER DI SIKS-NG HARI INI (PKH BPNT) KKS & PT. POS! CAIR SEGERA?
Ada Info Penting untuk Pensiunan PNS Golongan 3: Dapat Tunjangan Rp200 Ribu, Baca Syarat dan Ketentuannya
Siap-siap! Bocoran Kebijakan PNS 2025 Bakal Mengubah Sistem Gaji dan Pensiun

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:31 WITA

Sudah SP2D! Inilah Daftar Nama-Nama Penerima Bansos BPNT Juli & Agustus Yang Cair…

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:29 WITA

INFO PENTING TASPEN! KHUSUS PENSIUNAN PNS LAMA DAN BARU MULAI 19 JULI 2024, SIMAK INFO NYA

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:24 WITA

UPDATE BANSOS TERKINI! Bansos PKH, BPNT & PKH Plus di SIKS-NG FIX! BPNT 400 Ribu Cair di Tahap Ini…

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:19 WITA

KPM Wajib Tahu! 5 Bansos Pemerintah Cair Lagi Hari Ini Kamis 18 Juli – 31 Juli 2024

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:17 WITA

FIX 2 BLT CAIR HARI INI! UPDATE SIKS NG UNTUK BPNT & PKH JULI AGUSTUS! SUDAH BERUBAH DI SEMUA KKS?

Berita Terbaru