Perubahan Signifikan: Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang, Revisi UU Desa Disahkan

- Editor

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok: PDI Perjuangan

Dok: PDI Perjuangan

Rapat Paripurna DPR RI Setujui Revisi Undang-Undang Desa Menjadi Undang-Undang

Dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI secara bulat menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang.

Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).

Pertanyaan tentang persetujuan RUU tersebut diajukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang dijawab secara setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir, disertai dengan gemuruh tepukan tangan.

Dalam laporan awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa hasil pembahasan RUU Desa terdiri dari 26 angka perubahan.

Salah satu perubahan penting yang disetujui adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode, yang semula hanya 6 tahun dengan maksimal tiga periode.

Perubahan lainnya termasuk penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan rehabilitasi, serta ketentuan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai kemampuan desa.

Supratman juga menyoroti syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades), pengaturan sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan undang-undang yang termuat dalam revisi UU Desa.

Sebelumnya, sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024.

Berita Terkait

Makin Cuan! Selain Tunjangan, Para Guru Akan Cair 4 Tunjangan Ini Sebelum 2 Mei 2024
Update Pencairan Bansos Hari Ini, Cair Lagi BLT Untuk KPM PKH BPNT Rp600 Ribu s/d Rp1.8 Juta
Prakerja Gelombang 66! Dapat Bonus Uang Hingga Rp800 Ribu dan Dapat Selesaikan 3 Pelatihan Apapun
Siap-Siap Besok! Jumat Berkah, Bansos MRP dan PKH Cair di Berbagai Wilayah, KKS Juga Cair 800.000 di Bank Himbara
FIX! Hari Ini Ada Saldo Masuk KKS, KPM PKH dan BPNT Golongan Ini Wajib Cek ATM 25 April 2024
Cek Saldo PKH, BPNT & BLT Mitigasi 25 April 2024 Hasilnya?
Catat! Cara Daftar KIP Kuliah 2024 beserta Dokumen Yang Diperlukan
Perangkat Desa dan Kemungkinan Diangkat Menjadi ASN (PPPK)?
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 13:34 WITA

Makin Cuan! Selain Tunjangan, Para Guru Akan Cair 4 Tunjangan Ini Sebelum 2 Mei 2024

Kamis, 25 April 2024 - 13:30 WITA

Update Pencairan Bansos Hari Ini, Cair Lagi BLT Untuk KPM PKH BPNT Rp600 Ribu s/d Rp1.8 Juta

Kamis, 25 April 2024 - 13:25 WITA

Prakerja Gelombang 66! Dapat Bonus Uang Hingga Rp800 Ribu dan Dapat Selesaikan 3 Pelatihan Apapun

Kamis, 25 April 2024 - 13:21 WITA

Siap-Siap Besok! Jumat Berkah, Bansos MRP dan PKH Cair di Berbagai Wilayah, KKS Juga Cair 800.000 di Bank Himbara

Kamis, 25 April 2024 - 13:17 WITA

FIX! Hari Ini Ada Saldo Masuk KKS, KPM PKH dan BPNT Golongan Ini Wajib Cek ATM 25 April 2024

Kamis, 25 April 2024 - 07:33 WITA

Catat! Cara Daftar KIP Kuliah 2024 beserta Dokumen Yang Diperlukan

Kamis, 25 April 2024 - 01:32 WITA

Perangkat Desa dan Kemungkinan Diangkat Menjadi ASN (PPPK)?

Kamis, 25 April 2024 - 01:22 WITA

Kenaikan 8 Persen Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sejalan dengan PNS

Berita Terbaru