Potensi Desa sebagai Landasan Revisi UU Desa

- Editor

Senin, 19 Februari 2024 - 05:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar: bpd.my.id

Gambar: bpd.my.id

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan produk hukum yang mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa diharapkan dapat mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Namun, dalam tujuh tahun pelaksanaannya, UU Desa masih menemui berbagai kendala dan permasalahan, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun evaluasi.

Oleh karena itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Desa (RUU Desa) untuk menyempurnakan pengaturan UU Desa.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam RUU Desa adalah tentang perubahan masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tadinya enam tahun dalam satu periode menjadi delapan tahun dalam dua periode.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa dan BPD untuk melanjutkan program pembangunan desa yang telah dirancang dan dilaksanakan.

Namun, perubahan masa jabatan kepala desa dan BPD tidak cukup untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Perlu juga adanya perubahan paradigma yang tidak hanya berbasis profesi aparat desa, tetapi juga berbasis potensi desa.

Potensi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, tradisi, maupun nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perubahan UU Desa berbasis potensi desa dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

Berita Terkait

TERBARU! Presiden Resmi Naikkan Gaji Anggota TNI AD Tahun 2024, Berikut Rinciannya
ALHAMDULILLAH Segera Cair! Begini Rincian Kenaikan Gaji dan 3 Tambahan Tunjangan PNS Terbaru 2024
Gaji ke-13 Akan Cair pada Juni 2024, Bagaimana Dengan Tenaga Honorer?
Fantastis! Lonjakan Gaji Lulusan Baru Disini Tembus Rp50 Juta
Cek Yuk! Berapa Gaji Bos Kamu? Tertinggi Capai Rp519 Juta
Selain Gaji Pokok, Ternyata Gaji 13 PPPK Juga Naik? Segini Rincian Golongan I-XVII
Berlaku Sejak Maret 2024, Mendagri Tito Karnavian Menerapkan Aturan Baru untuk Mutasi ASN
Mengikuti Pilkada 2024 Melalui Jalur Independen? Begini Syarat dan Prosedurnya
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 01:06 WITA

TERBARU! Presiden Resmi Naikkan Gaji Anggota TNI AD Tahun 2024, Berikut Rinciannya

Senin, 22 April 2024 - 01:02 WITA

ALHAMDULILLAH Segera Cair! Begini Rincian Kenaikan Gaji dan 3 Tambahan Tunjangan PNS Terbaru 2024

Senin, 22 April 2024 - 00:55 WITA

Gaji ke-13 Akan Cair pada Juni 2024, Bagaimana Dengan Tenaga Honorer?

Senin, 22 April 2024 - 00:52 WITA

Fantastis! Lonjakan Gaji Lulusan Baru Disini Tembus Rp50 Juta

Senin, 22 April 2024 - 00:49 WITA

Cek Yuk! Berapa Gaji Bos Kamu? Tertinggi Capai Rp519 Juta

Minggu, 21 April 2024 - 23:03 WITA

Berlaku Sejak Maret 2024, Mendagri Tito Karnavian Menerapkan Aturan Baru untuk Mutasi ASN

Minggu, 21 April 2024 - 22:56 WITA

Mengikuti Pilkada 2024 Melalui Jalur Independen? Begini Syarat dan Prosedurnya

Minggu, 21 April 2024 - 22:51 WITA

Seleksi CPNS Kemenkumham 2024: Persyaratan dan Cara Pendaftarannya

Berita Terbaru

Berita

Cek Yuk! Berapa Gaji Bos Kamu? Tertinggi Capai Rp519 Juta

Senin, 22 Apr 2024 - 00:49 WITA