Pro dan Kontra Usulan Jabatan Kades 9 Tahun

Latar Belakang

Pada bulan Juni 2023, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dan dapat dipilih dua kali. Usulan ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alasan utama dari usulan ini adalah untuk menjaga stabilitas desa, mengingat kades merupakan ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik di desa.

Namun, usulan ini juga menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Beberapa fraksi di DPR, seperti Nasdem, Demokrat, dan PAN, belum menyatakan sikap terkait usulan ini. Selain itu, beberapa kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis desa juga mengkritik usulan ini dengan berbagai alasan, seperti potensi konflik kepentingan, penyimpangan kekuasaan, dan pengabaian aspirasi masyarakat desa.

Pro

Berikut ini adalah beberapa argumen yang mendukung usulan perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun:

• Usulan ini dapat memberikan kesempatan bagi kades untuk melaksanakan program dan visi pembangunan desa secara lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades dapat lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
• Usulan ini dapat mengurangi biaya dan konflik sosial yang timbul akibat pemilihan kepala desa (pilkades) yang sering terjadi. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, frekuensi pilkades dapat dikurangi, sehingga dapat menghemat anggaran dan menghindari gesekan antar-masyarakat desa.
• Usulan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kades, mengingat kades merupakan pejabat publik yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades dapat mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial yang lebih layak dan adil.

Kontra

Berikut ini adalah beberapa argumen yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun:

• Usulan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyimpangan kekuasaan oleh kades, terutama jika kades tidak memiliki integritas dan akuntabilitas yang baik. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades dapat menyalahgunakan wewenang dan sumber daya desa untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
• Usulan ini dapat mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa dalam menentukan kepemimpinan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades dapat menjadi otoriter dan tidak responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Hal ini dapat mengancam demokrasi dan hak-hak masyarakat desa.
• Usulan ini dapat menghambat regenerasi dan inovasi dalam pembangunan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades dapat menjadi stagnan dan tidak mau berubah. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan perkembangan desa, terutama di era globalisasi dan digitalisasi yang membutuhkan kreativitas dan adaptabilitas.

Kesimpulan

Usulan perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun merupakan isu yang penting dan kontroversial dalam revisi UU Desa. Usulan ini memiliki berbagai pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan secara cermat dan komprehensif oleh semua pihak yang terkait, terutama DPR, pemerintah, dan masyarakat desa. Usulan ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi pembangunan desa.

Saya harap artikel ini dapat membantu Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan beritahu saya. Terima kasih. 😊