RESMI! RUU Perubahan Kedua UU Desa Disahkan Oleh DPR, Kini Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

- Editor

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Sidang Paripurna DPR Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (28/3/2024). DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Suasana Sidang Paripurna DPR Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (28/3/2024). DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Kamis (28/3/2024), Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan.

Penyempurnaan regulasi ini membawa perubahan signifikan, termasuk perpanjangan masa jabatan para kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPR menyatakan dukungan bulat terhadap pengesahan RUU Desa, tanpa ada penolakan dari pihak manapun.

Ketua DPR, Puan Maharani, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Pendapat akhir Presiden atas RUU Desa disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kelancaran pembahasan RUU.

Perubahan kedua UU Desa merupakan inisiatif dari DPR.

Meskipun draf awalnya mengusulkan masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun, kesepakatan akhir menetapkan masa jabatan delapan tahun, yang dapat diperpanjang paling banyak untuk dua kali masa jabatan.

Aturan baru juga mengatur sumber-sumber pendapatan desa, termasuk alokasi dana desa yang kini minimal 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam APBD.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa perubahan kedua UU Desa ini langsung berlaku setelah diundangkan.

Hal ini berarti masa jabatan kepala desa yang sedang menjabat saat itu otomatis diperpanjang hingga total delapan tahun.

Pasal 118 mengatur bahwa kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua akan menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang baru.

Mereka juga berhak mencalonkan diri untuk satu periode lagi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa UU Desa baru ini akan membawa kemajuan bagi desa-desa di Indonesia, menjadikannya lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah akan segera menyosialisasikan regulasi baru ini kepada semua pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaannya.

Dengan pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat menjadi pusat pembangunan yang kuat dan berkembang, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan infrastruktur. ***

Berita Terkait

Catat! Menteri Keuangan Ungkap Jadwal Pencairan Gaji ke-13 untuk Guru Sertifikasi dan Non-Sertifikasi, Tunjangan Ini Cair 100 Persen
Selain PUPR dan Kesehatan, Inilah 6 Kementerian Yang Buka Lowongan CPNS dan PPPK Tahun 2024
Panduan Cek Lowongan CPNS dan PPPK Terbaru 2024
Heboh! Bocoran Tunjangan ASN Kemenag Naik 80% di Tahun 2024
Daftar Kriteria Guru Ini Terima Uang Rp4 Juta hingga Rp12 Juta Perbulan, Apakah Kamu Termasuk?
Makin Cuan! Selain Tunjangan, Para Guru Akan Cair 4 Tunjangan Ini Sebelum 2 Mei 2024
Update Pencairan Bansos Hari Ini, Cair Lagi BLT Untuk KPM PKH BPNT Rp600 Ribu s/d Rp1.8 Juta
Prakerja Gelombang 66! Dapat Bonus Uang Hingga Rp800 Ribu dan Dapat Selesaikan 3 Pelatihan Apapun
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 13:56 WITA

Catat! Menteri Keuangan Ungkap Jadwal Pencairan Gaji ke-13 untuk Guru Sertifikasi dan Non-Sertifikasi, Tunjangan Ini Cair 100 Persen

Kamis, 25 April 2024 - 13:52 WITA

Selain PUPR dan Kesehatan, Inilah 6 Kementerian Yang Buka Lowongan CPNS dan PPPK Tahun 2024

Kamis, 25 April 2024 - 13:48 WITA

Panduan Cek Lowongan CPNS dan PPPK Terbaru 2024

Kamis, 25 April 2024 - 13:39 WITA

Daftar Kriteria Guru Ini Terima Uang Rp4 Juta hingga Rp12 Juta Perbulan, Apakah Kamu Termasuk?

Kamis, 25 April 2024 - 13:34 WITA

Makin Cuan! Selain Tunjangan, Para Guru Akan Cair 4 Tunjangan Ini Sebelum 2 Mei 2024

Kamis, 25 April 2024 - 13:30 WITA

Update Pencairan Bansos Hari Ini, Cair Lagi BLT Untuk KPM PKH BPNT Rp600 Ribu s/d Rp1.8 Juta

Kamis, 25 April 2024 - 13:25 WITA

Prakerja Gelombang 66! Dapat Bonus Uang Hingga Rp800 Ribu dan Dapat Selesaikan 3 Pelatihan Apapun

Kamis, 25 April 2024 - 13:21 WITA

Siap-Siap Besok! Jumat Berkah, Bansos MRP dan PKH Cair di Berbagai Wilayah, KKS Juga Cair 800.000 di Bank Himbara

Berita Terbaru

Berita

Panduan Cek Lowongan CPNS dan PPPK Terbaru 2024

Kamis, 25 Apr 2024 - 13:48 WITA