Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Poin-Poin Penting yang Perlu Diketahui

- Editor

Selasa, 30 April 2024 - 12:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami revisi penting yang telah disetujui oleh DPR RI.

Revisi ini memiliki beberapa poin yang signifikan dalam mengatur masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kewenangan pembangunan desa yang lebih luas.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami terkait revisi Undang-Undang tersebut:

1. Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD

Masa jabatan Kepala Desa dan anggota BPD telah diperpanjang menjadi 8 tahun, dengan batasan maksimal 2 periode.

Sebelum revisi, masa jabatan Kepala Desa dan BPD hanya 6 tahun dengan batasan 3 periode.

2. Penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa dan BPD yang telah menjabat selama 2 periode (12 tahun) masih dapat mencalonkan diri untuk 1 periode tambahan, sehingga total masa jabatannya menjadi 8 tahun sesuai hasil revisi.

3. Masa Jabatan Periode Ketiga

Kepala Desa dan BPD yang sedang menjabat periode ketiga akan menyelesaikan masa jabatannya sesuai revisi, dengan penambahan masa jabatan 2 tahun menjadi 8 tahun.

4. Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih

Kepala Desa yang telah terpilih namun belum dilantik akan memiliki masa jabatan yang disesuaikan menjadi 8 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang.

5. Perpanjangan Masa Jabatan

Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai revisi, dengan penambahan masa jabatan 2 tahun menjadi 8 tahun.

6. Penyesuaian Masa Jabatan

Kepala Desa yang masih menjabat saat ini akan mengalami penyesuaian masa jabatan menjadi 8 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang.

7. Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Mufakat

Jika setelah dua kali pembukaan pendaftaran calon kepala desa hanya ada satu calon, Kepala Desa dapat dipilih melalui musyawarah mufakat, sesuai dengan revisi Undang-Undang.

8. Hak Penghasilan dan Jaminan

Berita Terkait

Ada Info Penting untuk Pensiunan PNS Golongan 3: Dapat Tunjangan Rp200 Ribu, Baca Syarat dan Ketentuannya
Siap-siap! Bocoran Kebijakan PNS 2025 Bakal Mengubah Sistem Gaji dan Pensiun
Langkah Mudah Daftar Bantuan PKH dan BPNT di Bulan Juli 2024 di cekbansos.kemensos.go.id
Cair Rp600.000, Inilah Hasil cek Saldo BLT Mitigasi pada Hari Kamis 18 Juli 2024, Sudah Masuk KKS?
YES! Yang Dinanti-Nanti Pencairan PKH BPNT Khusus KPM Kategori Ini Cair Rp1.4 Juta!
ALHAMDULILLAH! BPNT dan PKH Sudah Berubah SP2D! Cair di Tanggal Ini, Presiden Percepat Bansos
RESMI! Gaji Pensiunan PNS dan PPPK Golongan I-IV Naik Per Agustus 2024, Simak Besarannya
Pensiunan Lama Umur 60 Tahun Keatas, Simak Rincian Gaji Pensiunan PNS Golongan I Untuk 1 Agustus 2024

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:37 WITA

Ada Info Penting untuk Pensiunan PNS Golongan 3: Dapat Tunjangan Rp200 Ribu, Baca Syarat dan Ketentuannya

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:34 WITA

Siap-siap! Bocoran Kebijakan PNS 2025 Bakal Mengubah Sistem Gaji dan Pensiun

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:24 WITA

Langkah Mudah Daftar Bantuan PKH dan BPNT di Bulan Juli 2024 di cekbansos.kemensos.go.id

Kamis, 18 Juli 2024 - 02:35 WITA

Cair Rp600.000, Inilah Hasil cek Saldo BLT Mitigasi pada Hari Kamis 18 Juli 2024, Sudah Masuk KKS?

Kamis, 18 Juli 2024 - 02:32 WITA

YES! Yang Dinanti-Nanti Pencairan PKH BPNT Khusus KPM Kategori Ini Cair Rp1.4 Juta!

Berita Terbaru