Revisi UU Desa Resmi Disahkan DPR, Selain Masa Jabatan 8 Tahun, Segini Gaji Kepala Desa Terbaru 2024

- Editor

Sabtu, 30 Maret 2024 - 03:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pada Kamis, tanggal 28 Maret 2024, DPR RI mengambil langkah penting dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan ini terjadi dalam agenda pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pertanyaan dari Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani mengenai kesepakatan RUU tersebut disambut dengan persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir, menandakan konsensus yang kuat di antara mereka.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, menyampaikan bahwa salah satu poin krusial yang disepakati adalah terkait masa jabatan Kepala Desa, yang kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.

Hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan stabilitas dan kesinambungan dalam kepemimpinan di tingkat desa.

Sebelumnya, laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah juga telah disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas.

Laporan ini mencakup beberapa poin perubahan dalam UU tersebut, termasuk penyisipan pasal-pasal baru yang mengatur tentang pemberian dana konservasi, masa jabatan kepala desa, sumber pendapatan desa, serta ketentuan peralihan dan pemantauan undang-undang.

Poin-poin penting dalam perubahan RUU Desa antara lain:

1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

2. Penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades.

3. Penyempurnaan ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

4. Penyempurnaan ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa.

Berita Terkait

Selain Gaji Pokok, Ternyata Gaji 13 PPPK Juga Naik? Segini Rincian Golongan I-XVII
Berlaku Sejak Maret 2024, Mendagri Tito Karnavian Menerapkan Aturan Baru untuk Mutasi ASN
Mengikuti Pilkada 2024 Melalui Jalur Independen? Begini Syarat dan Prosedurnya
Seleksi CPNS Kemenkumham 2024: Persyaratan dan Cara Pendaftarannya
Perubahan Besaran Gaji serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024, Begini Rinciannya
Gampang, Bisa Lewat HP! Bantuan PIP Kemendikbud 2024 Rp1,8 Juta Untuk Siswa SMA SMK Segera Cair
PIP Kemdikbud 2024 Telah Cair! Simak Perbedaan Besaran Dana PIP Kemdikbud 2024 untuk Siswa SD
Simak Jadwal Pencairan Bansos 600.000! Apakah BLT MRP? Cek Update Pencairan Bansos Hari ini
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 April 2024 - 23:12 WITA

Selain Gaji Pokok, Ternyata Gaji 13 PPPK Juga Naik? Segini Rincian Golongan I-XVII

Minggu, 21 April 2024 - 23:03 WITA

Berlaku Sejak Maret 2024, Mendagri Tito Karnavian Menerapkan Aturan Baru untuk Mutasi ASN

Minggu, 21 April 2024 - 22:56 WITA

Mengikuti Pilkada 2024 Melalui Jalur Independen? Begini Syarat dan Prosedurnya

Minggu, 21 April 2024 - 22:51 WITA

Seleksi CPNS Kemenkumham 2024: Persyaratan dan Cara Pendaftarannya

Minggu, 21 April 2024 - 22:45 WITA

Perubahan Besaran Gaji serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024, Begini Rinciannya

Minggu, 21 April 2024 - 22:34 WITA

PIP Kemdikbud 2024 Telah Cair! Simak Perbedaan Besaran Dana PIP Kemdikbud 2024 untuk Siswa SD

Minggu, 21 April 2024 - 22:30 WITA

Simak Jadwal Pencairan Bansos 600.000! Apakah BLT MRP? Cek Update Pencairan Bansos Hari ini

Minggu, 21 April 2024 - 22:27 WITA

Siap-Siap! Bansos PKH Tahap 2 Alokasi April-Juni 2024 Siap Disalurkan kepada KPM

Berita Terbaru