Status Perangkat Desa Tahun 2024, Jadi ASN P3K atau PNS?

- Editor

Rabu, 8 Maret 2023 - 08:17 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hal ini seiring dengan pengakuan pemerintah terhadap dua jenis kepegawaian yang diakui pada tahun 2023 yakni PNS dan PPPK.

Sementara itu beberapa waktu yang lalu Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri sempat memberi isyarat bahwa perangkat desa diusulkan masuk dalam kriteria P3K.

Adapun alasan yang memungkinkan perangkat desa diangkat menjadi ASN dalam kategori P3K antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 67 memperbolehkan perangkat desa dari ASN kategori PNS. Ini bisa menjadi pintu pertama dasar hukumnya dalam PP No 43 tahun 2014 tersebut berbunyi sebagai berikut :

  • Pasal 67 angka 1, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten atau Kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
  • Angka 2 dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa. Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  • Alasan kedua dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 pasal 12 ayat 1 huruf c tentang anggaran dasar Korpri dijelaskan bahwa anggota Korpri salah satunya adalah aparat pemerintah Desa ini bisa jadi pintu kedua. Dasar hukumnya perlu diingat kembali, Desa itu otonomi tingkat 3 Dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perangkat desa mempunyai peranan yang sangat penting selain peranan seorang kepala desa.

Berita Terkait

BPD Wajib Tahu! Inilah 9 Larang Bagi Badan Permusyawaratan Desa
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA YANG MEMBUATNYA BISA DIBERHENTIKAN ATAU DIPECAT
NASIB KADES & PERANGKAT DESA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DITETAPKAN
MULAI HARI INI JUMAT 21 JUNI 2024 PT POS AKAN BAGIKAN SURAT UNDANGAN PENCAIRAN BANSOS INI? APAKAH PKH BPNT? ATAU BLT MRP?
Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Pastikan Penjudi Tak akan Dapat Bansos!
INFO TERBARU! YES… PENYALURAN BLT MRP 600 RIBU BONUS KPM PKH, BPNT SURAT UNDANGAN SUDAH DIBAGI? KPM HARUS SIAPKAN 3 BERKAS INI
REJEKI KPM YANG DINANTI-NANTI! BONUS TAMBAHAN DAERAH YANG FIX SUDAH CAIR INI ADALAH TAMBAHAN BERAS 10KG
BUKTI NYATA! BLT 600 Ribu Cair di KKS KPM! Bansos Apa Yang Cair? PKH, BPNT Atau BLT Mitigasi?

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:28 WITA

BPD Wajib Tahu! Inilah 9 Larang Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:24 WITA

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA YANG MEMBUATNYA BISA DIBERHENTIKAN ATAU DIPECAT

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:21 WITA

NASIB KADES & PERANGKAT DESA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DITETAPKAN

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:15 WITA

MULAI HARI INI JUMAT 21 JUNI 2024 PT POS AKAN BAGIKAN SURAT UNDANGAN PENCAIRAN BANSOS INI? APAKAH PKH BPNT? ATAU BLT MRP?

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:10 WITA

Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Pastikan Penjudi Tak akan Dapat Bansos!

Berita Terbaru