Terbaru! Alur Pembayaran Siltap serta Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Sesuai UU Desa 3/2024

- Editor

Selasa, 25 Juni 2024 - 04:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu isu menarik dalam revisi undang-undang mengenai pemerintahan desa adalah kepastian sumber penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan bagi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam undang-undang baru ini, diatur alur penyaluran dana desa dan ADD untuk pembayaran siltap dan tunjangan, guna mengefektifkan dan memberikan kepastian dalam penerimaan penghasilan tetap bagi para perangkat desa.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penghasilan tetap atau siltap kepala desa dan perangkat desa sering kali tidak diterima secara rutin setiap bulan.

Banyak daerah yang menyalurkan siltap secara triwulanan, dua bulanan, atau bahkan semesteran.

Praktik ini menyebabkan ketidakpastian dalam penerimaan penghasilan bagi para perangkat desa, meskipun sebenarnya jumlah yang diterima pasti.

Untuk mengatasi masalah ini, revisi undang-undang menetapkan bahwa siltap harus disalurkan setiap bulan.

Hal ini diatur dalam Pasal 72 Ayat 4, yang menyatakan bahwa ADD yang sebesar 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) diprioritaskan untuk pembayaran siltap dan langsung ditransfer dari pusat ke desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembayaran Siltap dan Tunjangan BPD

Mekanisme penyaluran ADD juga mengalami perubahan dalam undang-undang baru ini.

Sebelumnya, ADD disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian menyalurkannya ke desa.

Proses ini sering menyebabkan keterlambatan karena tergantung pada kebijakan dan efisiensi pemerintah daerah masing-masing.

Dengan undang-undang baru, penyaluran ADD untuk pembayaran siltap dilakukan langsung dari pusat ke desa.

Alokasi sebesar 10% dari DAU difokuskan untuk pembayaran siltap, yang berarti setiap bulannya desa dapat menerima dana tersebut tanpa harus menunggu penyaluran dari pemerintah kabupaten/kota.

Sanksi untuk Pemerintah Daerah yang Tidak Menganggarkan ADD Sesuai Ketentuan

Undang-undang baru juga mengatur sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menganggarkan ADD sesuai ketentuan 10% dari DAU.

Sanksi tersebut meliputi:

1. Penundaan Penyaluran:

Berita Terkait

Bansos PKH Rp3 Juta Cair! Simak Cara Pencairannya di BNI, BRI, BTN, dan Mandiri
Bansos Jumat 12 Juli 2024 untuk KPM PKH Pemilik NIK KTP dan KK Cair Jelang Tahun Ajaran Baru?
Cek Penerima Bansos BPNT Bulan Juli 2024 Hari Ini Jumat 12 Juli 2024 Link cekbansos.kemensos.go.id
Bansos 600 Ribu Juli 2024 Kapan Cair? Cek Penerima dan Tanggal Pencairannya di Sini
Begini Kriteria Tidak Layak Menerima Bansos Sesuai KEPMENSOS No. 73 HUK Tahun 2024
Cek Kelulusan SMMPTN Barat 2024: Cara Melihat Nilai dan Link Pengumuman
Jadwal dan Persyaratan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Cara Cek Pemilik KTP Apakah Dapat Bantuan Sosial (Bansos) atau Tidak

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 07:00 WITA

Bansos PKH Rp3 Juta Cair! Simak Cara Pencairannya di BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Jumat, 12 Juli 2024 - 06:55 WITA

Bansos Jumat 12 Juli 2024 untuk KPM PKH Pemilik NIK KTP dan KK Cair Jelang Tahun Ajaran Baru?

Jumat, 12 Juli 2024 - 06:48 WITA

Cek Penerima Bansos BPNT Bulan Juli 2024 Hari Ini Jumat 12 Juli 2024 Link cekbansos.kemensos.go.id

Jumat, 12 Juli 2024 - 06:41 WITA

Bansos 600 Ribu Juli 2024 Kapan Cair? Cek Penerima dan Tanggal Pencairannya di Sini

Jumat, 12 Juli 2024 - 06:32 WITA

Begini Kriteria Tidak Layak Menerima Bansos Sesuai KEPMENSOS No. 73 HUK Tahun 2024

Berita Terbaru