LATEST ARTICLES

Ungkapan terima kasih kepala Desa Bungko Bapak Aminulah Paputungan atas kehadiran seluruh kelembagaan yang turut membahas persiapan pelaksanaan pengukuhan ketua dan seluruh anggota  TP-PKK, terkait Pembahagian kerja PKK dan POKJA serta POSYANDU, kader PKM, kader POSBINDU, SUB PPKBD dan...
Penyusunan RPJM Desa adalah kewajiban yang harus dilakukan kepala Desa terpilih paling lambat 3 bulan setelah dilantik menjadi kepala Desa. Ini merupakan penjabaran dari visi misi kepala Desa yang dituangkan dalam visi misi Desa selama masa jabatannya tetap dengan...
Tim penyusun bergulat secara intens dengan berbagai segi tumpukan dokumen referensi dan pengalaman dari berbagai pihak, khususnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyusunan Pedoman Teknis ini berbasis Permendesa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan...
Maksud desa yang tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat pembangunan yang rendah dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Ada beberapa faktor yang membuat suatu desa dikategorikan sebagai desa tertinggal, di antaranya : Pendapatan per kapita yang rendah: Pendapatan per kapita adalah jumlah...
BLT Dana Desa 2023 tak lagi diarahkan untuk penanganan Covid19. Melainkan, lebih difokuskan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu RI) Nomor 201/PMK.07/2022, yang dijadikan sebagai landasan mutlak bagi desa dalam mengelola dana desa tahun 2023. Disebutkan,...
Besaran BLT Dana Desa 2023, itu masih sama dengan besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diterima tahun-tahun sebelumnya. Bedanya, hanya fokus arahnya saja. Ya. Bila BLT Dana Desa 2022 itu fokus kearah penanganan pandemi Covid19. Namun, untuk prioritas BLT...
Pagu dana desa dan  juga besaran BLT Desa 2023 telah dipublikasi secara resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 atau PMK dana desa 2023. Seperti yang kita tahu, selain Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Permendesa...
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, pada tanggal 16 Desember 2022 yang lalu. Adapun pertimbangan dari diterbitkannya peraturan ini, ialah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang...
APBDes adalah akronim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan dokumen yang menjabarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk satu tahun anggaran. APBDes 2023 adalah APBDes yang berlaku untuk tahun anggaran 2023. APBDes merupakan salah satu dokumen penting...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: penganggaran,...