Pantau Lokasi Pekerjaan Fisik, Muri: Pekerjaan Dana Desa Tidak Boleh di Pihak Ke Tigakan!

- Editor

Rabu, 28 Juli 2021 - 21:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BUNGKO – Sangadi Bungko Kautsar Muri Gonibala, SE memantau langsung pelaksaan pekerjaan fisik Dana Desa di beberapa titik lokasi, Rabu 28 Juli 2021.

Kegiatan kali ini yaitu Pembuatan Jalan Paving Block Lokasi Perkuburan Umum dan Pembuatan Talud/DAS yang berlokasi di belakang pemukiman warga RT 2.

“Ini adalah bentuk transparansi Pemerintah Desa Bungko. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pekerjaan pembangunan dalam desa sangat penting dalam keadaan situasi pademi COVID-19 saat ini. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pekerjaan dalam desa mereka mendapatkankan upah sesuai apa yang ada di dalam RAB Desa. Juga dapat menunjang perekonomian masyarakat, kebutuhan keluarga dan bersama-sama mengontrol pembangunan dalam desa.” ucap Muri

Prioritas Dana Desa 2021 berdasarkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 salah satunya adalah Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“Padat Karya Tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan tehnologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.” jelasnya

Pada kesempatan yang sama, Muri juga menegaskan bahwa kegiatan Dana Desa tidak boleh dipihakketigakan atau ditenderkan.

“Dana desa tidak boleh dipihakketigakan (dikerjakan oleh kontraktor) sebab dana desa bersifat swakelola. Namanya swakelola, berarti perencanaan, pelaksanan serta pengawasan kegiatan dilaksanakan sendiri oleh TPK. Pekerjanya, ya masyarakat desa bersangkutan,” tegas Muri

Ia menambahkan jika dana desa dipihakketigakan, berarti TPK tidak di fungsikan.

“Ketika dana desa dipihakketigakan, berarti TPK tidak di fungsikan. Sedangkan di dalam pertanggungjawaban, pekerjaan harus dilaksanakan oleh TPK, bukan kontraktor.” tambah Muri.

Lanjut Muri, yang jelas menyerahkan pekerjaan dana desa pada pihak ketiga itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Yang jelas menyerahkan pekerjaan dana desa pada pihak ketiga itu merupakan perbuatan melawan hukum. Unsurnya, minimal menyalahgunakan wewenang atau menguntungkan orang lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya pastikan, akan ada kerugian negara jika pekerjaan tersebut dipihakketigakan,” tutup Muri. (Humas Bungko)

Berita Terkait

Bakat Terpendam Terpampang: Desa Bungko Meriahkan Ramadhan dengan Lomba Adzan
Sangadi dan BPD Bungko Tinjau Persiapan Lomba Posko Ramadhan dan Monuntul
Sangadi dan Perangkat Desa Jumat Bersih di Lokasi Tugu Desa Bungko
Polres Kotamobagu Gelar Curhat Kamtibmas “Moyodungkul Bo Mongoguman” Bersama Pemerintah Desa Bungko
Pemerintah Desa Bungko Gelar Rembuk Stunting
Desa Bungko Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025
Sangadi Bungko Ajak Warga Berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024
Laporan Realisasi APBDes Bungko Tahun 2023

Berita Terkait

Jumat, 22 Maret 2024 - 02:22 WITA

Bakat Terpendam Terpampang: Desa Bungko Meriahkan Ramadhan dengan Lomba Adzan

Sabtu, 9 Maret 2024 - 10:18 WITA

Sangadi dan BPD Bungko Tinjau Persiapan Lomba Posko Ramadhan dan Monuntul

Jumat, 23 Februari 2024 - 11:44 WITA

Sangadi dan Perangkat Desa Jumat Bersih di Lokasi Tugu Desa Bungko

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:50 WITA

Polres Kotamobagu Gelar Curhat Kamtibmas “Moyodungkul Bo Mongoguman” Bersama Pemerintah Desa Bungko

Rabu, 24 Januari 2024 - 13:58 WITA

Pemerintah Desa Bungko Gelar Rembuk Stunting

Selasa, 23 Januari 2024 - 16:50 WITA

Desa Bungko Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Senin, 22 Januari 2024 - 02:24 WITA

Sangadi Bungko Ajak Warga Berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024

Jumat, 19 Januari 2024 - 19:59 WITA

Laporan Realisasi APBDes Bungko Tahun 2023

Berita Terbaru