Dana Desa Naik, Gus Halim: Kewenangan Desa Harus Ditingkatkan

- Editor

Senin, 5 Februari 2024 - 02:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyatakan bahwa kenaikan alokasi dana desa dari Rp70 triliun pada 2023 menjadi Rp75 triliun pada 2024 harus diikuti oleh peningkatan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Naiknya dana desa juga harus diikuti oleh meningkatnya kewenangan desa. Jadi seluruh hak-hak kepala desa, perangkat desa agar masuk dalam satuan dana desa,” ujar Gus Halim dalam kunjungannya ke Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, Jumat (26/1/2024) .

Gus Halim menjelaskan bahwa dengan dana desa yang lebih besar, pembangunan fisik akan lebih cepat rampung. Namun, hal itu juga menuntut pengelolaan dana desa yang lebih baik dan akuntabel. Untuk itu, ia mengharapkan peran aktif dari pendamping desa dan masyarakat setempat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa.

“Maka saya tambahi tugas pendamping desa untuk melakukan gerakan sosialisasi dan konsolidasi pembangunan di desa kepada warga dengan target meningkatkan partisipasi masyarakat agar semakin merasa menjadi bagian dari proses pembangunan di desa,” imbuhnya .

Gus Halim menegaskan bahwa penambahan dana desa juga akan berlaku bagi desa yang berstatus mandiri, meskipun infrastrukturnya sudah lebih maju. Hal itu karena pembangunan desa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga berhubungan dengan penyelesaian isu-isu yang semakin kompleks dan abstrak.

“Banyak pertanyaan apakah kalau desa sudah mandiri terus tugas-tugas pembangunan desa selesai? Jawabannya tidak, justru semakin kompleks, semakin abstrak,” katanya .

Gus Halim optimistis bahwa dengan dana desa yang lebih besar, desa-desa di Indonesia akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi kinerja desa-desa yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan melaksanakan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa .

“Kita harus bangga dengan prestasi desa-desa kita. Kita harus terus berinovasi dan berkolaborasi untuk membangun desa yang mandiri, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. ***

Berita Terkait

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota
Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata
Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya
Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya
Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor
Revisi UU Desa Hampir Rampung, Berikut Ini Isi Perubahannya
Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos
Indonesia Siap Hadapi Disease X, Menkes: Jangan Khawatir Berlebih

Berita Terkait

Minggu, 10 Maret 2024 - 00:53 WITA

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota

Jumat, 8 Maret 2024 - 20:23 WITA

Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata

Jumat, 8 Maret 2024 - 14:28 WITA

Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:32 WITA

Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya

Sabtu, 17 Februari 2024 - 18:13 WITA

Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor

Sabtu, 10 Februari 2024 - 20:26 WITA

Revisi UU Desa Hampir Rampung, Berikut Ini Isi Perubahannya

Senin, 5 Februari 2024 - 02:40 WITA

Dana Desa Naik, Gus Halim: Kewenangan Desa Harus Ditingkatkan

Senin, 5 Februari 2024 - 02:37 WITA

Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos

Berita Terbaru