Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya

- Editor

Jumat, 8 Maret 2024 - 14:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengikuti pelantikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. istimewa

Pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengikuti pelantikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. istimewa

Jakarta — Kabar gembira bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan.

Tahun ini, pemerintah berencana untuk mengangkat seluruh honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2023) yang baru saja disahkan oleh DPR.

UU ASN 2023 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penataan terhadap honorer, termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.

Namun, untuk mengimplementasikan UU ASN 2023, pemerintah masih harus menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU tersebut.

Menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, pemerintah diberi waktu maksimal hingga April 2024 untuk menuntaskan PP turunan UU ASN 2023.

Dia berharap agar pengesahan PP tersebut bisa dipercepat sebelum April 2024, agar proses pengangkatan honorer bisa segera dilakukan.

“Kami tetap setia pada janji kami kepada pemerintah. Kami bertekad untuk berjuang demi kesejahteraan para tenaga honorer, dan syukur alhamdulillah, proses yang kami jalani telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Saat ini kami tengah merancang Peraturan Pemerintah yang, insyaallah, akan rampung paling lambat di bulan April 2024,” kata Doli.

Berita Terkait

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota
Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata
Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya
Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor
Revisi UU Desa Hampir Rampung, Berikut Ini Isi Perubahannya
Dana Desa Naik, Gus Halim: Kewenangan Desa Harus Ditingkatkan
Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos
Indonesia Siap Hadapi Disease X, Menkes: Jangan Khawatir Berlebih

Berita Terkait

Minggu, 10 Maret 2024 - 00:53 WITA

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota

Jumat, 8 Maret 2024 - 20:23 WITA

Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata

Jumat, 8 Maret 2024 - 14:28 WITA

Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:32 WITA

Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya

Sabtu, 17 Februari 2024 - 18:13 WITA

Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor

Sabtu, 10 Februari 2024 - 20:26 WITA

Revisi UU Desa Hampir Rampung, Berikut Ini Isi Perubahannya

Senin, 5 Februari 2024 - 02:40 WITA

Dana Desa Naik, Gus Halim: Kewenangan Desa Harus Ditingkatkan

Senin, 5 Februari 2024 - 02:37 WITA

Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos

Berita Terbaru