Tekan Kemiskinan, Sri Mulyani Bakal Naikkan Besaran Bansos PKH & BLT di 2024

- Editor

Jumat, 8 September 2023 - 00:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menaikkan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut sejalan dengan target kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan indeks dari PKH dan sembako. Karena kita lihat selama beberapa tahun belum kita tingkatkan, meskipun selama pandemi programnya ditambah,” kata Febrio di Kementerian Keuangan, Rabu (31/5).

Adapun besaran bantuan PKH yang diterima saat ini berbeda-beda. Hal tersebut berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan juga aspek kesejahteraan.

Untuk bantuan PKH ibu hamil sebesar Rp 3 juta, anak SD sebesar Rp 900 ribu per tahun, siswa SMP sebesar Rp 1,5 juta per tahun, siswa SMA sebesar Rp 2 juta per tahun.

Kemudian untuk keluarga yang di dalamnya terdapat orang disabilitas atau menderita cacat sebesar Rp 2,4 juta per tahun, serta lansia usia 60 tahun ke atas sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024, Pemerintah perlu melakukan strategi,” terang dia.

Pertama melakukan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan dengan cara memperbaiki ketepatan sasaran desil satu, meningkatkan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.

Kedua, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentang. Hal itu dilakukan dengan menambah proyek padat karya di Kementerian Lembaga (K/L), serta optimalisasi Tunai Desa (PKTD).
“Ketiga, meningkatkan akses infrastruktur dasar di antaranya sanitasi, air minum, dan puskesmas,” terangnya.

Berita Terkait

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota
Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata
Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya
Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya
Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor
Revisi UU Desa Hampir Rampung, Berikut Ini Isi Perubahannya
Dana Desa Naik, Gus Halim: Kewenangan Desa Harus Ditingkatkan
Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos

Berita Terkait

Minggu, 10 Maret 2024 - 00:53 WITA

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota

Jumat, 8 Maret 2024 - 20:23 WITA

Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata

Jumat, 8 Maret 2024 - 14:28 WITA

Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:32 WITA

Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya

Sabtu, 17 Februari 2024 - 18:13 WITA

Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor

Berita Terbaru