11 Alasan Perangkat Desa Diangkat Menjadi ASN (PPPK)

Perangkat Desa adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Mereka berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Pada tanggal 1 Januari 2021, pemerintah Indonesia meluncurkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemindahan status perangkat desa menjadi ASN ini memberikan sejumlah manfaat bagi perangkat desa dan masyarakat secara umum. Berikut adalah 11 alasan mengapa perangkat desa diangkat menjadi ASN (PPPK):

1. Peningkatan Kesejahteraan: Sebelum menjadi ASN, perangkat desa biasanya berstatus sebagai honorer atau pekerja harian lepas dengan gaji yang tidak menentu dan tunjangan yang terbatas. Dengan diangkat menjadi ASN melalui PPPK, mereka mendapatkan kepastian gaji, tunjangan, dan jaminan sosial yang lebih baik, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
2. Penguatan Kompetensi: Sebagai ASN, perangkat desa akan mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau instansi terkait. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik: Dengan memiliki status ASN, perangkat desa akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan profesional karena mereka diwajibkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
4. Pengakuan Profesionalisme: Pengangkatan perangkat desa sebagai ASN mengakui peran mereka dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga memberikan penghormatan dan pengakuan atas profesionalisme dan kontribusi mereka.
5. Penyederhanaan Administrasi: Sebelumnya, perangkat desa bekerja di bawah mekanisme honorer yang berbeda di setiap daerah. Dengan diangkat menjadi ASN melalui PPPK, akan terjadi penyederhanaan administrasi dalam pengelolaan kepegawaian di tingkat desa.
6. Stabilitas dan Kontinuitas: PPPK memberikan stabilitas dalam struktur kepegawaian desa karena mereka menjadi bagian dari ASN. Ini juga memastikan kontinuitas pelayanan publik dan pemerintahan desa karena perangkat desa diangkat dalam jabatan yang memiliki masa kerja yang lebih panjang.
7. Pengawasan dan Akuntabilitas: Sebagai ASN, perangkat desa akan tunduk pada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan pencegahan terjadinya praktik korupsi di tingkat desa.
8. Kesempatan Karir: Sebagai ASN, perangkat desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka di sektor pemerintahan dengan kemungkinan promosi dan rotasi jabatan, yang memberikan motivasi dan dorongan untuk berprestasi lebih baik.
9. Akses Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan: Sebagai ASN, perangkat desa akan mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi mereka dan keluarganya.
10. Perlindungan Hukum: Sebagai ASN, perangkat desa memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat jika menghadapi masalah atau sengketa terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah.
11. Meningkatkan Citra Desa: Dengan diangkatnya perangkat desa menjadi ASN, citra desa juga ikut meningkat. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi daya tarik desa untuk investasi dan pariwisata.

Dengan diangkatnya perangkat desa menjadi ASN melalui PPPK, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemerintah juga diharapkan terus memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN.