Apa Beda KPPS dan PTPS? Ini Pengertian, Tugas, dan Syaratnya

KPPS dan PTPS adalah dua unsur penting dalam pemungutan suara Pemilu 2024. Kepanjangan KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sedangkan PTPS adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Meski terlihat mirip, keduanya memiliki tugas dan syarat pendaftaran yang berbeda-beda. Berikut ini perbedaan KPPS dan PTPS.

1. Perbedaan KPPS dan PTPS: Pengertian

Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (10), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS terdiri dari tujuh orang yang merupakan satu ketua dan enam anggota

2. Perbedaan KPPS dan PTPS: Tugas dan Wewenang

KPPS dan PTPS memiliki tugas dan wewenang yang berbeda saat pemungutan suara Pemilu 2024. Berikut rinciannya.

A. Tugas dan Wewenang KPPS menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 31.

• Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS
• Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan Kewajiban PTPS menurut Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020.

• Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu
• Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu
• Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara
• Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu
• Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui
• Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

Wewenang PTPS menurut Buku Saku PTPS Pemilu.

• Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan, pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan, administrasi pemungutan dan penghitungan suara
• Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perbedaan KPPS dan PTPS: Syarat Pendaftaran

Bagaimana dengan syarat pendaftaran KPPS dan PTPS Pemilu 2024? Apa saja yang harus dipenuhi? Simak poin-poin di bawah ini.

A. Syarat Pendaftaran KPPS menurut Pasal 35 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berusia paling rendah 17 tahun.
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
• Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
• Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS
• Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Syarat Pendaftaran PTPS menurut informasi resmi dari Bawaslu RI

• Warga Negara Indonesia.
• Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun.
• Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Memiliki integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil.
• Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) sederajat.
• Berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
• Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS.
• Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon PTPS.
• Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
• Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
• Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.