Status Perangkat Desa di 2024: PNS, PPPK, atau Tetap?
Di tengah perbincangan hangat mengenai masa depan perangkat desa di Indonesia, muncul pertanyaan besar:
Apakah di tahun 2024 ini mereka akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau tetap pada status quo?
Baru-baru ini, tersebar kabar bahwa pemerintah berencana mengangkat perangkat desa menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK.
Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, langkah ini diambil sebagai penghargaan atas peran strategis perangkat desa dalam pembangunan desa dan penanganan pandemi Covid-19.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, dan kinerja perangkat desa.
Namun, muncul keraguan mengenai kebenaran informasi tersebut, mengingat tidak adanya pemberitaan resmi dari media massa nasional terkait pernyataan Mendagri tentang status perangkat desa menjadi PPPK.
Hal ini menimbulkan spekulasi apakah kabar tersebut merupakan fakta atau hoaks.
Dari sisi regulasi, perangkat desa saat ini tidak termasuk dalam kategori ASN karena peraturan yang berlaku hanya mengakui PNS dan PPPK sebagai bagian dari ASN.
Meskipun ada sinyal dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri tentang kemungkinan pengangkatan perangkat desa menjadi PPPK, masih belum ada kejelasan lebih lanjut.
Oleh karena itu, status perangkat desa di tahun 2024 masih menjadi topik diskusi yang hangat dan penuh spekulasi.
Apakah mereka akan menjadi bagian dari ASN atau tetap dengan status mereka saat ini, masih harus menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah.
Semoga artikel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi terkini dan membantu dalam memahami isu yang berkembang seputar status perangkat desa di Indonesia.
