Prakerja Lanjut Tahun 2025? INFO TERBARU (A1) LANGSUNG DARI PMO PRAKERJA
Dalam sebuah acara yang dinantikan oleh para pimpinan platform digital dan lembaga pelatihan Prakerja, PMO Prakerja yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, mengumumkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan tata kelola program Kartu Prakerja.
D MRI, Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem dari PMO Prakerja, membuka acara dengan pesan yang tegas namun tetap penuh harapan untuk masa depan program ini.
Sejak diluncurkannya program Kartu Prakerja, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa dana yang digunakan untuk program ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan keuangan negara.
Dengan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PMO Prakerja memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan program ini sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“Saya ingin mengingatkan semua pimpinan lembaga bahwa PMO adalah satuan kerja pemerintah di bawah Kemenko Perekonomian, bukan pihak ketiga atau swasta. Oleh karena itu, PMO memiliki kewenangan penuh untuk membuat aturan teknis terkait program Kartu Prakerja,” ujar D MRI dalam pembukaan acara.
Pengembalian Dana dan Audit BPK: Langkah Tegas demi Transparansi
Baru-baru ini, beberapa lembaga pelatihan telah menerima surat dari PMO yang meminta pengembalian sejumlah dana yang telah dibayarkan.
Hal ini disebabkan oleh adanya temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam realisasi pembayaran.
Dalam penjelasannya, D MRI menekankan bahwa pengembalian dana ini adalah langkah yang perlu diambil demi meminimalisir risiko kerugian keuangan negara dan menjaga reputasi serta keberlanjutan program.
“Kami memahami bahwa proses ini berat, baik bagi Anda maupun bagi PMO. Namun, ini adalah hal yang harus dilakukan jika kita ingin program ini terus berjalan dengan tata kelola yang baik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, D MRI mengungkapkan bahwa PMO telah menambah lapisan pengecekan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Konsekuensinya, proses pembayaran pelatihan mungkin akan mengalami penundaan.
