Prakerja Lanjut Tahun 2025? INFO TERBARU (A1) LANGSUNG DARI PMO PRAKERJA

Namun, langkah ini dianggap penting untuk mengantisipasi audit BPK di awal tahun depan dan memastikan bahwa dana negara digunakan dengan benar.

Apresiasi bagi yang Patuh, Teguran bagi yang Lengah

Dalam kesempatan ini, D MRI juga memberikan apresiasi kepada platform digital dan lembaga pelatihan yang telah mengembalikan dana 100%.

Mereka yang telah memenuhi kewajiban ini akan diprioritaskan dalam pembayaran pelatihan, yang dijadwalkan selesai paling lambat pada 31 Agustus 2024.

Namun, peringatan keras juga disampaikan kepada platform digital yang belum melakukan pengembalian dana secara penuh.

PMO menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa melakukan pembayaran kepada platform-platform ini karena aturan keuangan yang ketat mengharuskan dana masuk dan keluar sesuai dengan virtual account masing-masing peserta.

“Kami berharap ke depan semuanya akan berjalan lebih lancar. Kelancaran ini juga sangat bergantung pada komitmen Anda semua, khususnya pimpinan lembaga pelatihan, untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Sikap Tegas terhadap Pelanggaran: SK Dicabut, Hukum Ditegakkan

Dalam acara ini, PMO juga mengumumkan bahwa mereka telah mencabut Surat Keputusan (SK) dari dua lembaga pelatihan yang terbukti melakukan kecurangan.

D MRI menegaskan bahwa PMO tidak akan ragu untuk mencabut lebih banyak SK atau bahkan menempuh jalur hukum jika ditemukan adanya pelanggaran lain di masa mendatang.

“Ini semua demi menegakkan tata kelola dan mencapai tujuan program, yaitu mendorong peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan dari angkatan kerja Indonesia,” jelas D MRI.

Masa Depan Program Prakerja: Harapan dan Tantangan