Tunjangan Purna Tugas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa: Pembahasan dalam Audiensi Kementerian Dalam Negeri

Selain itu, perwakilan desa juga diingatkan untuk memperhatikan kinerja mereka selama menjabat, karena hal tersebut akan mempengaruhi proses evaluasi dan pemberian tunjangan purna tugas.

Audiensi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari desa-desa di Magelang dan Tulungagung, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan desa.

Koordinasi antar pihak ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Audiensi ini berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2024, di kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi dari perangkat desa dan mencari solusi bersama.

Pembahasan mengenai tunjangan purna tugas dan penggunaan seragam bagi perangkat desa dalam audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme perangkat desa.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perangkat desa untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat.

Dengan demikian, topik ini menjadi penting untuk terus dipantau perkembangannya, terutama terkait dengan implementasi di lapangan dan bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada kesejahteraan perangkat desa secara keseluruhan. ***