Tunjangan Naik untuk Guru Sertifikasi ASN dan Non-ASN, Bagaimana Nasib Guru Honorer
Lebih lanjut, bagi guru-guru yang berstatus PNS, tambahan kesejahteraan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo adalah satu kali gaji pokok.
Namun, beberapa aktivis pendidikan mempertanyakan apakah nominal tersebut cukup untuk memenuhi harapan para pendidik.
Mengingat gaji pokok PNS bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp6 juta, kenaikan satu kali gaji pokok dinilai tidak cukup signifikan untuk menggambarkan perubahan yang berarti.
Di sisi lain, ada juga guru yang menganggap kenaikan tunjangan untuk guru non-ASN sebagai suatu pencapaian yang patut diapresiasi.
Tunjangan profesi yang sebelumnya sebesar Rp1,5 juta akan naik menjadi Rp2 juta, yang bagi banyak guru non-ASN, merupakan suatu peningkatan yang signifikan.
Meski begitu, para guru juga berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan tunjangan tetapi juga pada kebijakan afirmatif untuk guru-guru honorer, yang sering kali menerima upah jauh di bawah standar.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu, mengungkapkan bahwa pemerintah memang telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang sudah tersertifikasi.
Namun, Lalu juga menegaskan pentingnya agar prioritas diberikan kepada guru honorer yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, menambahkan bahwa untuk memastikan kesejahteraan guru honorer, pemerintah harus menyediakan formula yang lebih jelas terkait besaran tunjangan mereka.
Satriwan juga berharap agar pemerintah segera merumuskan skema untuk guru honorer yang belum bersertifikasi agar mereka tetap mendapat pengakuan dan penghargaan yang sesuai.
Pemerintah memang sudah menunjukkan niat baik untuk mensejahterakan guru, namun tantangannya adalah bagaimana merealisasikan rencana ini dengan anggaran yang ada.
Oleh karena itu, harapan besar kini tertuju pada implementasi kebijakan yang lebih terperinci dan tepat sasaran, yang tidak hanya menguntungkan guru-guru ASN tetapi juga memperhatikan nasib guru-guru honorer yang lebih banyak tersebar di berbagai daerah.
Dengan berbagai dinamika yang ada, yang paling diharapkan para guru adalah transparansi dan kejelasan dalam setiap kebijakan yang diambil.
