Dalam rangka memberikan bansos, termasuk blt, kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo lebih memilih menggunakan jasa PT Pos Indonesia (Persero) daripada lembaga perbankan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, alasan utama kebijakan ini adalah karena PT Pos Indonesia (Persero) menawarkan biaya penyaluran yang lebih rendah dibandingkan bank.
“Pertama lebih murah, jadi kalau cost lewat PT Pos sebarkan itu ongkosnya Rp 30 ribu, kalau melalui perbankan Rp 60 ribu,” kata Airlangga saat ditemui di kawasan Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Menurut Airlangga, bank memerlukan biaya yang lebih besar untuk membagikan bansos atau BLT karena harus membuat kartu ATM baru, dan penerima juga harus dibantu ke ATM untuk menarik uangnya.
Terkait pertanyaan tentang transparansi bansos yang lebih baik melalui bank daripada PT Pos, ia tidak mau memberikan tanggapan. Ia hanya mempertimbangkan biaya distribusi yang lebih tinggi melalui bank.
“Kenapa Rp 60 ribu karena harus cetak kartu, harus ada pendampingan untuk ke atm, sehingga lebih tinggi (melalui bank),” ungkap Airlangga.
Presiden Jokowi mengumumkan program bantuan sosial (bansos) berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebut BLT Mitigasi Risiko Pangan pada bulan Februari ini. Program ini membutuhkan dana sebesar Rp 11,2 triliun dan akan menjangkau 18,8 juta orang yang akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu. Penyaluran BLT ini dilakukan melalui PT Pos.
Selama masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah memberikan berbagai macam bantuan, terutama pada tahun 2014 dan 2022.
Pada November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan tiga program utama, yaitu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.
