Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

RUU Desa Disahkan Menjadi Undang-Undang: Bagaimana Nasib Kades dan BPD Lama?

Pada Kamis, 28 Maret 2024, sebuah langkah bersejarah terjadi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang.

Momentum ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Ketua DPR, Dr. (H.C) Puan Maharani, memimpin Paripurna dengan membawa pertanyaan kunci kepada seluruh anggota dewan:

“Selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya.” dikutip dari tempo.co (5/4/2024).

Pertanyaan ini disambut oleh anggota dewan dengan suara bulat “Setuju”, termasuk di antaranya adalah sejumlah kepala desa yang menyambut dengan sukacita pengesahan RUU Desa menjadi UU.

Dalam revisi Undang-Undang tersebut, sejumlah pasal diatur, termasuk Pasal 39 yang mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Awalnya, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Namun, dengan revisi ini, masa jabatan tersebut diperpanjang menjadi 8 tahun dan kepala desa hanya dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

Namun, pertanyaan muncul mengenai nasib kepala desa yang masa jabatannya belum habis ketika Undang-Undang ini disahkan.

Apakah mereka harus tetap melanjutkan masa jabatan hingga 8 tahun atau ada mekanisme peralihan yang harus diikuti?

Pasal 118 dari Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Halaman: 1 2 3
Selanjutnya
Share: