Menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah tanggung jawab besar.
Pekerjaan ini dapat terasa berat jika seseorang benar-benar memahami kedudukan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hal ini dikarenakan BPD merupakan pengawas pemerintah desa yang harus menguasai tata kelola pemerintahan desa.
BPD adalah lembaga legislatif penyeimbang yang harus bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan desa.
Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, anggota BPD harus memiliki beberapa dokumen penting.
Berikut adalah dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap anggota BPD:
1. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan
Dokumen SK pengangkatan menjadi anggota BPD adalah bukti bahwa seseorang secara resmi berada dalam unsur pemerintahan desa.
Dengan memiliki SK ini, seorang anggota BPD harus sadar bahwa ia memiliki tanggung jawab besar dengan segala konsekuensi dan hak-haknya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
Dokumen RPJMD wajib dimiliki oleh anggota BPD untuk memastikan bahwa pemerintah desa berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala desa serta perencanaan yang matang.
Tidak etis jika ada anggota BPD yang tidak memiliki atau tidak mengetahui rencana pemerintahan desa untuk satu periode ke depan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Dokumen RKP Desa, yang disusun setiap tahun oleh pemerintah desa, harus dimiliki oleh anggota BPD.
Dokumen ini menjadi pendamping RPJMD dan penting untuk memastikan bahwa rencana kerja tahunan pemerintah desa sesuai dengan perencanaan jangka menengah yang telah disepakati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Sebagai pengawas anggaran desa, BPD harus memiliki dan memahami dokumen APBDes.
Anggota BPD harus memastikan bahwa anggaran yang tercantum dalam dokumen ini telah ditetapkan oleh pemerintah desa setelah melalui musyawarah bersama.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
