Izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan penganggaran pegawai non-ASN dalam APBD 2024 dan seterusnya.
Prinsip Penganggaran Keuangan Daerah
Prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Jika kebutuhan mencapai 100 namun kemampuan hanya 50, maka 50 yang harus dianggarkan.
Peningkatan pendapatan daerah menjadi solusi jika kebutuhan lebih tinggi dari kemampuan.
Dasar Hukum Penganggaran
Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Contoh, TPP sebelum 2019 banyak ditemukan tanpa dasar hukum, sehingga banyak daerah yang terkena temuan dan harus mengembalikan dana.
Kebijakan ASN, termasuk tambahan penghasilan pegawai, diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
TPP harus memiliki nomenklatur yang seragam untuk menghindari temuan dari BPK.
Siklus Pembahasan APBD
Pembahasan APBD 2025 sudah memasuki bulan keenam tahun ini.
Penetapan RKPD harus mencakup anggaran belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan TPP selama 14 bulan untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Jangan menganggarkan hanya 6 atau 9 bulan untuk menghindari kekurangan anggaran TPP.
Penganggaran Pegawai P3K
Penganggaran untuk pegawai P3K wajib dilakukan dan dapat menggunakan mekanisme uang yang disimpan dalam sub kegiatan yang ada.
Dana alokasi umum (DAU) untuk P3K harus dipertimbangkan dalam APBD dengan tambahan 2,5% setiap tahunnya untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak seperti mutasi atau kenaikan pangkat.
