Dalam konferensi pers yang digelar pada 16 Agustus 2024, setelah pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025, sejumlah menteri kabinet menyampaikan informasi penting mengenai kebijakan anggaran tahun depan.
Hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun transisi, di mana APBN 2025 akan dijalankan oleh presiden terpilih hasil pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto.
Salah satu isu yang diangkat adalah tentang kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya guru, tenaga kesehatan, serta anggota TNI dan Polri.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji tersebut akan diumumkan secara resmi oleh presiden terpilih.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2025.
Ia menambahkan, kenaikan gaji ini akan diprioritaskan untuk profesi-profesi yang berperan penting dalam masyarakat, seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan anggota TNI-Polri.
Kebijakan ini merupakan salah satu program unggulan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Suharso Monoarfa juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan ASN, terutama bagi profesi-profesi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Program-program ini akan didukung oleh alokasi anggaran yang telah disiapkan dalam APBN 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyusunan APBN 2025 merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.
Kesepakatan ini mencakup restrukturisasi belanja pegawai yang menjadi salah satu arah kebijakan fiskal untuk tahun 2025.
