Perbincangan tentang masa depan skema pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) kian memanas seiring dengan mendekatnya tahun 2025, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan menjadi penentu kebijakan nasional.
Pertanyaan besar yang muncul di benak banyak PNS dan pensiunan adalah: Apakah benar skema pensiun akan diubah?
Pertanyaan ini muncul di tengah berbagai spekulasi dan kekhawatiran yang beredar di kalangan PNS.
Salah satu sumber informasi yang diandalkan oleh para PNS, dokumen visi misi Prabowo-Gibran, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang rencana mereka.
Dokumen ini menyebutkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan, termasuk perbaikan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara), menjadi salah satu fokus utama.
Salah satu poin penting dalam program mereka adalah penerapan konsep total reward yang mencakup perbaikan sistem penggajian, insentif kinerja, tunjangan, dan fasilitas, termasuk sistem pensiun.
Namun, pertanyaan yang lebih mendalam adalah: Bagaimana skema pensiun ini akan diubah?
Dalam dokumen yang berjumlah 352 halaman itu, pemerintah menyadari adanya berbagai tantangan dalam penyelenggaraan program pensiun saat ini.
Salah satu tantangan terbesar adalah manfaat pensiun yang diterima PNS dinilai relatif rendah dan cenderung menurun dibandingkan dengan manfaat yang diterima beberapa dekade lalu.
Ini disebabkan oleh formula perhitungan iuran yang berbasis pada gaji pokok dan rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS.
Lebih lanjut, ada kesenjangan tingkat Replacement Rate (RR) antara jabatan-jabatan, di mana jabatan dengan tingkatan lebih tinggi justru memiliki RR yang lebih rendah.
Ini menunjukkan bahwa skema pensiun saat ini memiliki berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki.
