Dalam upaya terbaru pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, seleksi untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan dimulai pada bulan September-Oktober 2024.
Inisiatif ini diarahkan khusus untuk para tenaga honorer atau non-ASN yang telah lama menanti kesempatan menjadi bagian dari sistem pemerintahan.
Eksklusivitas Seleksi: Dari Honorer ke Pegawai Tetap
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, telah membedakan jalur seleksi PPPK dari seleksi CPNS yang umumnya diperuntukkan bagi para lulusan baru.
“Seleksi PPPK ini akan menjadi prioritas setelah penyeleksian CPNS selesai,” ujar Anas dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.
Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan tenaga honorer yang memiliki pengalaman kerja dalam instansi pemerintah.
Verifikasi Data: Langkah Awal Menuju Transparansi
Proses pendataan dan verifikasi data tenaga honorer masih berlangsung, dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Masih ada beberapa data yang perlu diverifikasi untuk memastikan semua kriteria dan syarat terpenuhi sebelum kita membuka formasi,” tambah Anas.
Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti seleksi dan mendapatkan kesempatan yang adil.
Mekanisme Seleksi: Struktur dan Keadilan
Menurut Keputusan Menteri PANRB, terdapat beberapa kebijakan baru mengenai mekanisme seleksi PPPK 2024, termasuk seleksi untuk jabatan fungsional seperti guru dan kesehatan.
Aba Subagja, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur, menekankan, “Pelamar harus melalui dua tahapan seleksi, administrasi dan kompetensi, untuk memastikan bahwa yang terbaik yang akan lulus.”
Seleksi kompetensi akan menguji kemampuan manajerial, teknis, dan sosial kultural, diikuti oleh wawancara untuk menilai integritas dan moralitas peserta.
