Pemerintah Indonesia terus mencatatkan peningkatan di sektor ketenagakerjaan formal.
Berdasarkan laporan terbaru, jumlah pekerja formal yang berstatus buruh atau karyawan naik signifikan dari 52,8 juta pada tahun 2023 menjadi 56,2 juta pada tahun 2024.
Hal ini menandakan perbaikan signifikan di pasar tenaga kerja formal dalam setahun terakhir.
Selain itu, tercipta 4,78 juta lapangan kerja baru di sektor formal sepanjang tahun 2024.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,44 juta pekerja berstatus buruh atau karyawan, dengan sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa menjadi kontributor utama.
Namun, beberapa sektor padat karya seperti tekstil masih menghadapi tekanan.
Di tengah tantangan global seperti fenomena El Nino, pemerintah berhasil menjaga stabilitas sektor pertanian melalui langkah strategis.
Kebijakan seperti peningkatan subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur, serta pemberian bantuan langsung kepada petani membantu memperbaiki nilai tukar petani, meskipun sektor ini tetap rentan terhadap tekanan ekonomi global.
Pemerintah mulai menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan mengintegrasikan program prioritas dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih.
RAPBN ini mencakup berbagai kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2024 menunjukkan tren positif di angka 5,1–5,2%, meski situasi global sedang melemah.
Program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi gratis serta inisiatif baru lainnya menjadi fokus dalam pembahasan awal RAPBN 2025.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pensiun, pemerintah tengah merancang undang-undang baru terkait sistem pensiun, yang dikenal sebagai UU P2SK.
Undang-undang ini bertujuan memperbaiki sistem pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri melalui revitalisasi lembaga seperti Taspen dan Asabri.