Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN, serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kebijakan ini mencakup berbagai langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan menghargai kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa.
Guru ASN yang berstatus PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan menerima tambahan kesejahteraan berupa tunjangan sebesar satu kali gaji pokok.
Selain itu, guru non-ASN juga mendapatkan perhatian dengan peningkatan nilai tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran penting guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk kebijakan ini telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Berita baik lainnya datang untuk pensiunan PNS.
Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pensiun sebagai bagian dari upaya untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah peningkatan biaya hidup.
Kenaikan ini akan mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Sebagai gambaran, pensiunan yang sebelumnya menerima gaji pensiun sebesar Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan tambahan sebesar Rp245 ribu, sehingga totalnya menjadi Rp3,745 juta per bulan.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pensiunan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih baik.
Persiapan PT Taspen untuk Pencairan Dana
PT Taspen (Persero), sebagai pengelola dana pensiun PNS, menyatakan kesiapannya untuk mencairkan dana pensiun dengan nominal baru sesuai jadwal.
Direktur Utama PT Taspen, A.N. Sidik, mengungkapkan bahwa sistem administrasi dan layanan digital telah ditingkatkan guna mempermudah para pensiunan dalam mengakses informasi terkait dana mereka.
“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik sehingga para pensiunan tidak mengalami kendala dalam menerima hak mereka,” ujarnya.
