Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan peningkatan signifikan dalam anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk tahun anggaran 2024.
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, beliau menyatakan bahwa jumlah anggaran Bansos pada APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun, meningkat Rp 20 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 476 triliun.
“Anggaran Bansos di APBN kita tahun ini, 2024, nilainya Rp 496 triliun, jadi ada peningkatan sebesar Rp 20 triliun,” ujar Sri Mulyani di kantornya di Jakarta.
Peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program kesejahteraan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Realisasi dari anggaran Bansos akan terus dimonitor untuk memastikan penyesuaian yang tepat dengan perkembangan kondisi yang ada.
Kemarin, Presiden Joko Widodo merilis program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.
Setiap penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu, yang seharusnya diberikan untuk periode Januari-Maret.
Namun, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan tersebut sekaligus pada bulan Februari, bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pengamat yang berpendapat bahwa Bansos dapat digunakan untuk kepentingan politik, khususnya dalam kontestasi pemilihan presiden.
Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa Bansos adalah bagian dari program yang telah dianggarkan dalam APBN dan merupakan instrumen negara yang sah.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, Bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang yang dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan setelah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama,” tegas Sri Mulyani.
Peningkatan anggaran Bansos ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. ***
