Desa mandiri memiliki keunggulan dalam mengurus dan mendistribusikan program-program pemerintah, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), dan program bantuan lainnya.
Karena itu, program-program tersebut lebih baik diserahkan ke desa mandiri yang diyakini sudah memiliki SDM yang berkualitas untuk menetapkan penerima bantuan yang tepat.
Itu disampaikan oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat berkunjung ke Desa Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali, pada Jumat (26/1/2023).
“Jika desanya sudah mapan, dalam arti maju dan mandiri, akuntabilitasnya bagus, lalu partisipasi masyarakat di desa tersebut kondusif. Sehingga bansos tidak harus repot-repot ke Jakarta lagi,” ungkap Profesor Kehormatan asal UNESA ini.
Gus Halim juga mengharapkan agar dana bantuan bansos untuk penanganan stunting dan kemiskinan dijadikan satu paket yang diserahkan ke desa.
Dalam pelaksanaannya, Gus Halim melanjutkan, desa harus bisa mengelola secara kolaboratif dan lintas sektor. Dengan begitu, harapan untuk zero stunting, dan bebas dari kemiskinan ekstrem bisa terwujud dengan baik dan efektif.
