Pemilu 2024 telah berlangsung pada 14 Februari 2024 secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional, dan akan mengumumkan hasil akhirnya pada akhir Februari 2024.
Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.
Oleh karena itu, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan hak kepada peserta pemilu untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke MK, jika ada dugaan kesalahan atau kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil pemilu.
Lantas, bagaimana syarat dan proses permohonan sengketa hasil pemilu 2024 di MK? Berikut adalah penjelasannya:
Syarat Permohonan Sengketa Hasil Pemilu
– Permohonan sengketa hasil pemilu hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang menjadi calon anggota legislatif.
– Permohonan sengketa hasil pemilu harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3×24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Jika melewati batas waktu tersebut, permohonan tidak dapat diterima oleh MK.
