Kedua, pemerintah juga harus menunggu hasil Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghindari adanya isu politisasi bantuan.
“Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kemenko dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara,” ujar Airlangga di kantornya, Jumat 16 Februari 2024.
“Pekan ini kita tunggu hasil KPU dulu jadi kita santai-santai aja,” tambahnya.
Jadwal Penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan
Meskipun mengalami keterlambatan, Airlangga memastikan bahwa penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan tetap akan dirapel untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga besaran yang akan diberikan kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp600 ribu.
Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dengan cara menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor pos terdekat.
“Dirapel, karena kan kita ada sensus untuk kemiskinan ekstrem sedangkan targetnya 0, jadi jangan sampai momentum atau siklusnya lewat,” ujarnya.
