– Masih ada daerah yang belum mengirimkan usulan penetapan NI PPPK ke BKN karena masih menunggu verifikasi data peserta oleh instansi terkait.
– Masih ada peserta yang belum mengisi DRH secara lengkap dan benar, sehingga menghambat proses penetapan NI PPPK.
– Masih ada peserta yang mengalami kendala teknis saat mengakses laman nip.bkn.go.id, seperti gagal login, usulan tidak ditemukan, atau server error.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut, BKN memberikan beberapa solusi, antara lain:
– BKN mengimbau kepada daerah yang belum mengirimkan usulan penetapan NI PPPK agar segera melakukannya sebelum batas waktu yang ditentukan.
– BKN mengingatkan kepada peserta agar mengisi DRH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan data yang diisi sudah valid dan akurat.
– BKN menyediakan layanan bantuan teknis melalui nomor WhatsApp 0811-1500-767 atau email [[email protected]] bagi peserta yang mengalami kendala saat mengakses laman nip.bkn.go.id.
BKN berharap agar progres penetapan NI PPPK 2023 dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan.
Setelah mendapatkan NI PPPK, peserta akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan PPPK dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
SK tersebut menjadi dasar untuk mengurus Kartu Identitas Pegawai (KIP) dan e-KTP dengan status kependudukan sebagai PPPK.
Selain itu, SK juga menjadi syarat untuk menerima gaji dan tunjangan sebagai PPPK.
