Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan tenaga honorer melalui pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2023.
Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tenaga honorer dan mengonversi status mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi dampak sosial yang muncul dan mengarahkan honorer menuju status PPPK.
Strategi Penghapusan Tenaga Honorer:
Desember 2024: Penghapusan tenaga honorer akan diberlakukan.
Seleksi CASN 2024: Proses konversi status menjadi PPPK akan ditentukan melalui seleksi ini, memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga honorer.
Kebijakan Pemerintah:
Larangan Lowongan Kerja Baru: Untuk mengatasi penambahan jumlah honorer, pemerintah melarang pembukaan lowongan kerja baru untuk honorer.
CASN 2024: Sebanyak 2,3 juta formasi akan dibuka untuk PPPK atau CPNS, mencakup berbagai bidang.
Transisi ke PPPK:
