Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk memberikan solusi bagi para honorer lulusan SMA agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada seleksi tahun 2024.
Keputusan ini sebagai bagian dari implementasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah honorer di Indonesia.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) mengungkapkan bahwa proses implementasi pengangkatan honorer menjadi PPPK akan dimulai dengan validasi data terlebih dahulu.
Honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menjadi prioritas utama dalam pengangkatan menjadi PPPK pada tahun 2024.
Diperkirakan sekitar 1,6 juta honorer akan mendapatkan kesempatan diangkat menjadi PPPK pada tahun tersebut.
Tenaga honorer yang masuk dalam kategori eks Tenaga Harian Lepas (THL) Kategori II dan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif akan menjadi fokus utama.
Ada enam kategori tenaga honorer yang akan diangkat tanpa harus mengikuti tes pada tahun 2024:
1. Bidang Fungsional:
Meliputi berbagai profesi teknis dan keterampilan khusus yang diperlukan dalam pelayanan publik.
2. Bidang Administrasi:
