Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan skema penyelesaian masalah honorer yang sedang dihadapi oleh pemerintah.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengangkat honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), namun dengan syarat-syarat tertentu.
Pemerintah tidak akan secara langsung mengangkat honorer menjadi PPPK tanpa melalui proses seleksi yang ketat.
Menurut Abdullah Azwar Anas, honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN 2024 terlebih dahulu sebelum dapat diangkat menjadi PPPK.
“Tenaga honorer tidak dapat diangkat begitu saja menjadi PPPK oleh pemerintah. Mereka harus melewati seleksi CASN 2024 sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah honorer,” ungkap Abdullah Azwar Anas.
Salah satu syarat utama bagi honorer yang ingin mengikuti seleksi CASN 2024 adalah data mereka harus telah terverifikasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bagi honorer yang ingin memastikan apakah datanya sudah terverifikasi di BKN, mereka dapat menghubungi call center BKN dan menyebutkan nama mereka untuk mengetahui status verifikasi datanya.
Pemerintah juga telah menegaskan komitmennya untuk menangani seluruh permasalahan honorer sebelum Desember 2024.
Meskipun demikian, honorer diharuskan untuk mengikuti seleksi CASN 2024 terlebih dahulu sebagai bagian dari proses pengangkatan menjadi PPPK.
Seleksi CASN 2024 tersebut, menurut Abdullah Azwar Anas, tidak perlu dikhawatirkan oleh tenaga honorer.
