Pemerintah Putuskan Kades dan Perangkat Desa Tidak Terima THR dan Gaji ke-13, Namun Tetap Beri Kompensasi dari Dana Desa
Pemerintah telah menetapkan daftar penerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk tahun 2024.
Namun, kepala desa (kades) dan perangkat desa tidak termasuk dalam kategori penerima.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kades dan perangkat desa tidak termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhak menerima THR dan gaji ke-13.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.
Tito Karnavian menyebutkan bahwa penerima THR dan gaji ke-13 hanya meliputi ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Calon ASN, Pejabat Negara, serta beberapa kategori lainnya seperti Prajurit TNI, Anggota Polri, dan lainnya yang tercantum dalam PP tersebut.
Meskipun kades dan perangkat desa tidak termasuk dalam daftar penerima resmi, pada tahun sebelumnya mereka tetap menerima THR meskipun tanpa gaji ke-13.
Dana untuk THR kades dan perangkat desa biasanya berasal dari dana desa yang disediakan oleh pemerintah.
Tito Karnavian juga memberikan contoh perhitungan bahwa untuk memberikan THR kepada kades dan perangkat desa di seluruh Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp1,6 triliun.
Namun, hal ini menjadi beban yang fantastis mengingat jumlah desa yang mencapai 80.000.
