“Kami dulu mengusulkan tidak perlu ada tes lagi, kalau perlu sekedar administrasi saja. Dulu sudah pernah oke, kemudian dikasih lagi karena ada undang-undang lain yang mengatakan ASN itu harus dites, kita pun masih nawar lagi, oke dites, tapi performa saja,” jelasnya.
Mujib juga menyoroti isu terkait Program Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak, baik dari sekolah negeri maupun swasta.
Oleh karena itu, Mujib berharap agar permasalahan terkait status kepegawaian guru honorer dapat diselesaikan dengan cepat demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Tenaga Honorer Jadi Sorotan di CASN 2024
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa tenaga non-ASN/honorer dan dosen akan menjadi perhatian utama dalam Calon ASN (CASN) 2024.
“Ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan. Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non-ASN/honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek, selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di Pemda,” kata Anas.
